Sikapi Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Deadline Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Sebulan dan Sudah Komunikasi dengan Presiden FIFA

Memontum Kota Malang – Presiden RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya sudah menghubungi Presiden Federation Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, terkait dengan tragedi Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Komunikasi itu, disampaikannya pada Senin (03/10/2022) malam.

“Hari Senin malam kemarin, saya telah bertelepon langsung dan berbicara dengan Presiden FIFA. Saya berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kalau diperlukan, FIFA bisa membantu sepak bola Indonesia,” tegas Presiden saat konferensi pers di RSSA Malang, Rabu (05/10/2022) tadi.

Dikatakan oleh Presiden Jokowi, bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada FIFA, terkait keputusan apapun. Termasuk, apabila nanti ada sanki yang diberikan kepada sepak bola Indonesia, sebab itu merupakan kewenangan FIFA. “Kami bicara banyak, tetapi tetap keputusan apapun adalah kewenangan di FIFA,” katanya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Lebih lanjut disampaikan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengusut tuntas kejadian tersebut, saat ini juga sudah dibentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam. “Karena kita ingin usut tuntas. Tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah diberikan sanki, yang masuk pidana juga dipidanakan,” ujarnya.

Untuk deadline proses investigasi tragedi tersebut, TGIPF memiliki deadline selama satu bulan. Namun, Jokowi meminta agar prosesnya dapat dipercepat. “Melalui Menko Polhukam selama satu bulan, tapi saya minta secepatnya selesai. Ini semua tim independen (TGIPF) yang akan melihat,” imbuhnya. (rsy/gie)