Terima Kunker Kementerian PUPR, Bupati Lumajang Sampaikan Komitmen Penuntasan Fasum Huntap Korban Semeru

Memontum Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berkomitmen menuntaskan pembangunan sarana fasilitas umum (Fasum) maupun sosial di kawasan relokasi Bumi Semeru Damai (BSD). Baik itu seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, pasar maupun fasilitas penunjang yang lain.

Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto, di kawasan relokasi yang berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Selasa (08/11/2022) tadi.

Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah membangun infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru.

Pihaknya juga akan melengkapi Huntap (hunian tetap) tersebut, dengan memberikan bantuan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Kami menamakan Kompleks Huntap ini Perumahan Bumi Semeru Damai atau BSD. Kami ingin, masyarakat terdampak bisa mengembangkan wilayah ini seperti kawasan BSD di Tangerang, Banten sekaligus tinggal dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Baca juga :

• Apresiasi Gelaran Tenis Ganda Veteran Nasional, Pj Wali Kota Optimis Pelti Gemilang di Porprov
• Mengawali Rangkaian HUT Ke-110, Pemkot Malang Gelar Senam Tahes Mbois
• Pemkot Malang Bakal Berlakukan Pembatasan Kendaraan Besar Melintas di Jalan Ranugrati
• Dampak Perbaikan Kerusakan Pipa, Dishub Kota Malang Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas
• Tiga Ribu Rumah Warga di Kota Malang Terdampak Kerusakan Pipa Transmisi

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Huntap yang relatif cepat tersebut tidak lepas dari peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, hanya untuk membantu Pemda dan masyarakat agar bisa segera pulih pasca bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada bulan Desember 2021 lalu.

“Peran pemerintah daerah dalam penanganan pasca bencana alam sangat penting. Pemda juga perlu menyiapkan rencana aksi dan quick assesment warga terdampak dan infrastruktur yang rusak. Mulai dari masa darurat hingga rekonstruksi maupun jika perlu relokasi warga ke lokasi yang aman,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan juga menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan sementara pekerjaan pembangunan hunian tetap akibat bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, sebanyak 1.951 unit. Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution dengan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Aset serah terima pengelolaan sementara tersebut merupakan hasil pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, serta infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, air minum, sanitasi, jalan lingkungan, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang terdampak bencana untuk dapat segera menempati Huntap sesuai dengan ketetapan persyaratan atau readiness criteria yang ada. Untuk itu, Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan Huntap ini kepada Pemkab Lumajang agar segera bisa dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. (kom/adi/gie)