Tiap Tahun, UMKM di Jatim Meningkat 12,1 Juta

“Karena korporate 14 persen, maka government memberikan insentif terhadap UMKM yang kecil, sehingga kami mebuat tagline di RPJMD, APBD Untuk Rakyat,” katanya.

Pemprov, kata Soekarwo, konsisten terhadap pembiayaan pemerintah trhdap yang kecil. Jadi APBD untuk Rakyat sebagai tagline dimana, Pemprov Jatim harus afirmatif terhadap policy mereka yang kecil dan tidak efisian, agar berkembang secara efektif.

Gubernur dua periode ini beranggapan, pemerintah tidak bisa memikirkan efisiensi untuk membantu masyarakat kecil. Oleh karena itu, tugas pemerintah harus memberikan intervensi policy secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah suatu konsep yang belum terselesaikan. Ia menganggap sila ke lima tentang keadilan sosial itu menjadi acuan penting terhadap konsep kerakyatan yang bersejahteraan dan berkeadilan.

“Dengan kata lain, adil juga menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Maka instrument seperti itu konstitusi dan real, kemudian kami memberikan kelengkapan data secara kuantitatif,” urainya.

Berdasarkan data yang diperoleh Pemprov Jatim pada 2006, UMKM di Jatim berkisar 4,2 juta. Kemudian sensus tahun 2012, setelah melakukan intervensi dengan bank UMKM dan kemudahan yang telah diberikan.

Lalu data tersebut naik menjadi 6,8 juta. Dan yang terakhir, sensus ekonomi pada 2016 yang dipublikasikan di tahun 2017 semakin meningkat, dengan jumlah menjadi 12,1 juta.

Laman: 1 2 3