Tujuh Fraksi DPRD Lamongan Sampaikan Pandangan Umum Nota Keuangan RAPBD 2024

Memontum Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Pandangan umum (PU) fraksi terhadap nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024, Kamis (16/11/2023) tadi. Dalam paripurna itu, ada sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Lamongan, yang memberikan tanggapan untuk dilanjutkan dalam pembahasan RAPBD.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Afandi, menyampaikan bahwa fraksi di partainya berpendapat Pemkab Lamongan harus meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerjanya melalui inovasi yang memfokuskan pada tujuh sektor. Yakni, insfratruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian dan politik, yang diprioritaskan dalam RAPBD 2024.

Sehingga, diharapkan mampu mencapai misi pembangunan 2024, yakni aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. “RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2024 ini, merupakan instrumen perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ali Afandi dan anggota fraksi mengatakan setuju tentang realisasi sektor infrastruktur, seperti jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan baik sedang maupun parah. Selain mendukung kelancaran kegiatan masyarakat, juga secara tidak langsung dampaknya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca juga :

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Imam Fadli, menyampaikan tentang terjadinya fluktuasi pendapatan daerah yang stagnan. Maka, PAD perlu dikalkulasi dengan cermat dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan SKPD sehingga bisa mencapai secara maksimal.

Sedangkan Juru Bicara FPNRI, Naim, berharap adanya peningkatan pendapatan tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp 3,450 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen, jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD murni tahun anggaran 2023. Sehingga, memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi baik pengembangan UMKM maupun pengembangan ekonomi kreatif.

“Pemkab Lamongan harus dapat menyesuaikan pembangunan dengan budaya kerja atau penggunaan teknologi digital dalam setiap agenda kegiatan. Ini tentunya sebagai salah satu upaya meningkatkan city branding daerah dalam pemasaran setiap program daerah,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat, Nor Fathonah, menyampaikan masukan di sektor kesehatan terkait dengan keberlanjutan pembangunan RSUD Brondong, agar segera menyelesaikan proses peralihan status lahan Perhutani menjadi aset Pemkab Lamongan, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. “Apresiasi diberikan penuh dalam pemberian pelayanan kesehatan maksimal, terutama yang saat ini kita bahas adalah RSUD untuk masyarakat pantura. Kami meminta agar segera menyelesaikan segala proses agar keberlanjutan pembangunan dapat segera terselesaikan,” ujarnya.

Nor Fathonah juga menambahkan, di sektor pendidikan, Lamongan supaya mengambil kebijakan pada sekolah-sekolah. (son/sit)