Wakil Ketua DPRD: Jangan Sampai Ada Monopoli Perusahaan Garam

Memontum Pamekasan – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, M. Suli Faris menilai anjloknya harga garam akhir-akhir ini merupakan persoalan klasik. Masalah tersebut selalu muncul saat musim panen tiba. Bisa jadi karena faktor persaingan usaha yang tidak sehat dari sektor perusahaan pembeli garam rakyat. Hal itu dikatakan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) di kantornya menyikapi persoalan harga garam yang tidak berpihak kepada para petani garam.

“Setiap musim panen garam harga selalu anjlok dengan berbagai macam alasan yang hanya dibuat-buat, ini perlu ada ketegasan dari tim kabupaten maupun provinsi. Jangan sampai di Pamekasan, pasar garam dimonopoli oleh satu perusahaan,” katanya.

Bahkan Suli menghimbau agar pemerintah sesegera mungkin untuk dapat membongkar adanya praktek monopoli dalam menentukan harga garam. Jika dibiarkan, dampaknya cukup besar terhadap penentuan harga dan harga menjadi fluktuatif. Sebab garam rakyat bisa ditentukan secara bebas dan cenderung sepihak.

Menurutnya, pemerintah harus bisa mencari perusahaan alternatif lain yang bisa masuk ke Pamekasan dan Madura pada umumnya untuk membeli garam petani. Sehingga keterlibatan pemerintah bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jangan sampai persoalan harga diserahkan pada mekanisme pasar. Harus ada campur tangan pemerintah dan menekan harga biar tidak anjlok.

“Hemat saya, kita harus bongkar konspirasinya. Jangan sampai ada monopoli. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk urusan garam harus ditarik ke Pamekasan untuk berkompetisi membeli garam. Bahkan kalau perlu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT AUMM bisa digerakkan, masalah anggaran kita siapkan untuk beli, toh itu pasti untung,” ujarnya. (go/edo/mmx/yan)