Walikota Batu Bantah Berkurangnya RAPBD Tahun 2020 karena SILPA

MEMONTUM KOTA BATU – Anggaran Pendapatan Daerah Kota Batu yang diproyeksikan sebesar Rp 1.055.402.920.705 sesuai nota kesepakatan KUA PPAS Tahun 2020 turun menjadi Rp 998.483.392.239. Penurunan itu dilakukan setelah adanya penyesuaian atas dana perimbangan rincian alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Pemkot Batu.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Dewanti Rumpoko saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Kota Batu tentang APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2020 di DPRD Batu, Senin (4/11/2019).

Dewanti menjelaskan, berkurangnya anggaran karena dana transfer dari pusat berkurang. Dewanti juga membantah pengurangan ini karena SILPA yang tinggi di Kota Batu. Dijelaskannya, yang berkurang merupakan submer dari dana tambang dan energi dan cukai rokok.

“Ada penurunan Rp 56.919.528.466. Kebijakan umum anggaran APBD Tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pencapaian sasaran makro daerah, dengan prioritas belanja daerah akan difokuskan pada sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu pariwisata, pertanian, UMKM dan investasi,” ujar Dewanti di hadapan seluruh anggota DPRD Batu.

Sementara belanja daerah, sesuai pada dokumen nota kesepakatan KUA PPAS Tahun 2020 diproyeksikan sebanyak Rp 1.072.150.984.868. Setelah dilakukan penyesuaian dana perimbangan rincian alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Pemkot Batu turun menjadi Rp 1.022.727.990.489.

Rinciannya terdiri atas belanja tidak langsung sebanyak Rp 565.127.660.962, belanja langsung Rp 457.579.639.527.

“Dengan demikian diperoleh gambaran struktur APBD untuk tahun anggaran 2020 berada pada posisi defisit sebesar Rp 24.223.908.250,” terang Dewanti, Senin (4/11/2019).

Kata Dewanti, belanja langsung diarahkan pada pemenuhan belanja sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Baik urusan wajib pelayanan dasar maupun pelayanan dasar terutama untuk memenuhi ketentuan alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan alokasi dana desa. Dewanti menambahkan, anggaran pendidikan yang semula Rp 200 M, kemungkinan akan bertambah 10 persen pada 2020.

“Ya karena 20 persen dan kebutuhan dasar. Presiden sekarang kan yang diutamakan SDM, otomatis itu pendidikan,” paparnya.

Sedangkan belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai yakni memenuhi kebutuhan dan tunjangan pegawai seuai ketentuan yang berlaku. Termasuk memberi gaji ke-13 dan ke-14. ASN di Kota Batu juga mendapatkan kenaikkan gaji sebanyak 5 persen serta pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai dan mengakomodir gaji tunjangan untuk penambahan jumlah anggota baru DPRD Batu.

Sementara itu seusai rapat ketua DPRD Asmadi di ruangannya, menyayangkan draf rancangan anggaran yang belum selesai, hal ini menyebabkan fraksi terkendala karena tidak ada bahan untuk mempelajarinya sedangkan pandangan umum fraksi hanya berselang sehari untuk di sampaikan.

” Harusnya draft rencana anggaran di berikan agar dewan bisa mempelajarinya untuk menyampaikan pandangan umum fraksi,”

Selain itu kedepannya Asmadi berharap hal ini tak terulang sebab paripurna sudah di agendakan yang artinya timnggar harus mempersiapkan segala sesuatunya. (bir/yan)