1.838 Jiwa di Kota Malang Tidak Dikenali Identitasnya

Menurut Alim untuk mencegah persoalan baru setelah penetapan DPT dan pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni mendatang. Setiap perubahan data pemilih harus ditulis dalam berita acara dan disampaikan kepada timses cawali Kota Malang dan Cagub Jatim.

Misalkan saja data pemilih di lembaga pemasyarakatan (LP) Lowokwaru dan LP Wanita Sukun. Data awal di LP Lowokwaru ada 2.183 pemilih. Setelah diverikasi dengan mencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

Ternyata jumlah warga Kota Malang yang memiliki hak pilih hanya 499 jiwa. “Mencegah lebih baik dari mengobati. Artinya lebih baik KPU menyampaikan data pemilih sevalid mungkin kepada timses cawali Kota Malang supaya tidak menimbulkan persoalan baru pasca pemungutan suara,” jelasnya.

Ditempat terpisah Kepala LP Lowokwaru, Kota Malang Syukron menyatakan, pihaknya sudah membantu KPU memvalidasi data pemilih Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim. Persoalannya yang disampaikan dalam rapat pleno anggota KPU hanya jumlah pemilih dalam Pilwali Kota Malang. Sedangkan data pemilih Pilgub Jatim tidak disampaikan dalam rapat pleno anggota KPU Kota Malang.

“Kita sudah sampaikan masalah itu kepada anggota KPU. Sikap kami menunggu keputusan dari KPU. Prinsipnya Lapas Lowokwaru siap bekerja sama dengan KPU untuk menuntaskan masalah DPT Pilwali dan Pilgub Jatim khususnya bagi warga binaan di LP Lowokwaru, Kota Malang,” tandas dia.

Komisioner KPU Kota Malang Deny Bachtiar menjelaskan, saat pelaksanaan Pilwali dan Pilgub Jatim Dispenduk Capil Kota Malang akan membuka pelayanan perekaman e KTP disetiap kelurahan. Tujuannya supaya warga Kota Malang yang belum melakukan perekaman e KTP bisa melakukan perekaman dikantor kelurahannya masing masing. “Supaya mereka tidak kehilangan hak suaranya,” sebut Deny. ( man/yan )

Laman: 1 2