1200 Aset Pemkab Jember Siap Diukur BPN Didampingi KPK

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dinilai pihak Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jawa Timur, sebagai salah satu kabupaten yang terbuka terhadap aset-aset yang dikuasai. Terbukti, Bupati Jember, Hendy Siswanto, pun mempersilahkan pihak BPN untuk melakukan cek lapangan dan pengukuran lahan aset yang dikuasai pemerintah daerah.

Pernyataan ini, disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Jonahar, seusai prosesi penyerahan sertifikat aset milik Pemkab Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Selasa (14/09) tadi. “Komitmen Pak Bupati ini sangat baik sekali. Yaitu ingin mensertifikatkan aset (Pemkab, red),” katanya.

Baca juga:

• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi
• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan dilibatkan langsung dalam pengukuran aset milik pemerintah kabupaten. KPK mendorong pemerintah daerah, dalam mempercepat proses sertifikasi aset daerah.

“Artinya begini, kenapa sampai KPK mendampingi Bupati dan BPN, artinya kalau ada penguasaan-penguasaan di masyarakat bisa masuk,” jelasnya.

Bupati Hendy, menurut Jonahar meminta 1200 aset milik Jember untuk dipetakan. Sehingga, sangat terbuka terhadap BPN. “1200 ini akan diukur semuanya, dipetakan semuanya. Artinya, beliau terbuka sama KPK terbuka,” ungkapnya.

Jonahar menyebutkan, ada daerah lain yang tidak seterbuka Bupati Hendy. “Ada daerah lain yang tidak diukur semuanya. Artinya, ada yang dikerjasamakan bersama-sama dengan orang lain secara diam-diam. Di Jember tidak,” ujar Jonahar.

Bupati berseloroh, meminta Jonar agar sebanyak 1200 diukur dan segera diserahkan sertifikatnya pada 24 September saat KPK datang ke Jember. “Pak Jonar tolong diselesaikan tanggal 24 September, karena KPK datang ke sini,” katanya sambil tertawa.

Atas permintaan tersebut, Jonahar menyampaikan kepada Kepala Kantor BPN Jember, untuk segera menindak lanjutinya. “Artinya apa, Pak Bupati baru ini benar-benar bersih terhadap aset, tidak ada niatan yang buruk terhadap aset tersebut,” jelasnya.

Sementara terkait keinginan Hendy untuk mensertifikatkan tanah pesisir dari wilayah Meru Betiri hingga perbatasan Lumajang dengan hak pengelolaan lahan (HPL), Jonahar berencana akan mempertemukan Hendy dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang. “Nanti akan kita pertemukan dengan Pak Menteri, untuk meng-HPL kan tanah pesisir karena Pak Menteri yang akan tanda tangan. Ini ide baik untuk memakmurkan masyarakat pesisir,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Hendy mengatakan sertifikasi lahan aset Pemkab Jember ini kedepan sebagai salah satu modal untuk menarik investor bekerjasama dengan pemerintah.

“Kalau kosong kita manfaat untuk siapa saja. Panjenengan (kalian wartawan, red) juga bisa. Ayo kerjasama bikin mall kita lantai 100, join operation kita 100 tahun boleh,” kata Hendy.

Hendy juga berharap, pasca terbit sertifikatnya, semua lahan atau aset harus dimanfaatkan secara ekonomis. “Justru sebelum bersertifikat orang (investor) takut ini usahanya (akan ada masalah),” jelasnya.

Sebagai informasi, sertifikat yang diserahkan sebanyak 17 sertifikat. Sebelumnya, sebanyak 27 sertifikat yang telah diberikan kepada Pemkab Jember. Sehingga, total ada 44 sertifikat. (rio/sit)