71 Ribu Perempuan Menikah Pilih Childfree, BKKBN RI Dorong Program Tamasya dalam Pengasuhan Anak

Memontum Kota Malang – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, mencatat adanya 71 ribu perempuan di Indonesia yang menikah, namun memilih untuk tidak memiliki anak (childfree). Menanggapi itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, menyebut ada tiga faktor utama yang memicu keinginan tersebut.

Hal itu disampaikan, seusai dirinya melakukan dialog dan diskusi bersama Penyuluh Keluarga Berencana dan Kader Banggakencana, di Mini Block Office, Kota Malang, Selasa (12/08/2025) tadi. “Saya berdiskusi, ngobrol dengan beberapa, ternyata ada tiga faktor. Pertama karena faktor ekonomi, mereka memikirkan biaya pengasuhan, menggaji pembantu, atau harus berhenti bekerja saat punya anak. Kedua, adanya pergeseran nilai kebahagiaan dan ketiga munculnya pandangan hidup baru yang tidak memprioritaskan memiliki anak,” jelas Wihaji.

Meski demikian, Wihaji menegaskan bahwa childfree bukanlah pilihan ideal bagi Indonesia. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah harus hadir memberikan solusi. Salah satunya melalui program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), dengan menghadirkan fasilitas seperti Tempat Penitipan Anak (TPA) yang memungkinkan orang tua tetap bekerja sambil memastikan anak mendapatkan pola asuh yang baik.

Baca juga :

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan mewajibkan perusahaan, terutama yang bergerak di sektor perkebunan, memiliki fasilitas Tamasya sebagai syarat proper. Begitu juga pabrik-pabrik dengan banyak pekerja perempuan,” ujarnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa di dalamnya nanti akan diatur mengenai waktu asuhnya, pola asuhnya yang juga harus mendapatkan sertifikat. Beberapa tempat, disebutkan sudah baik, nyaman bahkan beberapa anak diantaranya senang karena banyak teman sebayanya.

“Konsepnya sih sederhana, mirip day care. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran orang tua terkait pengasuhan, sekaligus mendorong perusahaan dan pemerintah daerah untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap optimal,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menambahkan bahwa Tamasya telah berjalan di Kota Malang dan terintegrasi dengan PAUD maupun TPA yang ada. “Di perusahaan, seharusnya ada fasilitas penitipan anak yang bekerja sama dengan Disnaker. Di Kota Malang, teknisnya Tamasya memanfaatkan TPA yang sudah ada, lengkap dengan edukasi bagi anak,” imbuy Donny. (rsy/sit)