DPRKP dan CK Sumenep Minta Kualitas Infrastruktur Ditingkatkan dan Diimbangi Penerapan K3

Memontum Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Pelaku usaha dan pekerja di sektor konstruksi, pun harus menyadari hal itu untuk bersama-sama meningkatkan daya saing dan menjamin kualitas infrastruktur.

Sebagaimana disampaikan Kadis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Kabupaten Sumenep, Mohammad Jakfar, melalui Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (Kabid PBL), Hery Kushendrawan. Menurutnya, perlu adanya upaya secara bersama-sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang konstruksi, untuk bisa mewujudkan kualitas infrastruktur yang baik.

Baca juga:

• Pramuka Lumajang Bantah Tudingan Keterkaitan Soal Pengelolaan Donasi Erupsi Semeru
• 12 Aset Terpidana Korupsi Kredit Fiktif Disita Kejaksaan Negeri Kota Malang
• Nyaru sebagai Petugas Indihome, Pelaku Kejahatan Incar Router Wifi Ditangkap Petugas

“Pembangunan infrastruktur jadi salah satu fokus Pemkab Sumenep, saat ini. Di mana, bertujuan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan,” kata Hery, Kamis (08/07).

Dirinya menguraikan, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot Pemkab Sumenep, perlu diimbangi dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam proses pembangunan infrastruktur, tentu harus didukung dengan ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi yang kuat. Itu meliputi material, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi.

Namun, tambahnya, selain ketersediaan rantai pasok, diperlukan juga peningkatan kualitas manajemen keselamatan konstruksi. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur, selain ditentukan oleh kinerjanya, juga ditentukan oleh keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksinya.

“Kinerja itu mencakup kehandalan bangunan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksi menjadi salah satu perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya. (ros/edo/ed2)