Kecamatan Kangayan Gelap Gulita, Formaka Geruduk Pemkab Sumenep

Memontum Sumenep – Lagi-lagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep digeruduk belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka). Aksi kali ini, mereka menuntut masalah kelistrikan di Kepulauan Kangean yang gelap gulita. Pasalnya hingga kini penerangan listrik belum juga nyala.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Achmad Saliansyah Prayitno, mengatakan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan dalam penerangan di kepulauan. Jadi, para pihak yang berwenang jangan hanya duduk manis diatas kursi dan menikmati gaji.

Baca Juga:

• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

“Meski begitu, bukan berarti persoalan penerangan menjadi selesai dan tanpa masalah. Sampai sekarang ada beberapa hal yang mengiringi masalah kelistrikan pasca elektrifikasi di Kepulauan Kangean,” seru Prayitno.

Dalam orasinya, Prayitno menyebutkan, di Kecamatan Kangayan, Kepulauan Kangean terdapat empat desa, diantaranya Desa Batuputih, Tembayangan, Jukong-Jukong, dan Cangkaraman, yang belum teraliri listrik.

“Sampai sekarang tak kunjung diselesaikan, sekalipun tiang-tiang sudah dipancang. Elektrifikasi yang tidak merata ini pada gilirannya memunculkan kecemburuan sosial bagi warga setempat yang teraliri listrik, dan pada tahap selanjutnya dikhawatirkan memunculkan masalah baru,” katanya.

Mahasiswa menuding PT PLN (Persero) ULP Kangean, dan PLN Pusat Madura, dalam memberikan tarif kilowatt bagi warga telah banyak membebani masyarakat Kecamatan Kangayan. Pasalnya, kesenjangan ekonomi menjadi pemicu bagi masyarakat. Mahasiswa menilai, PT PLN (Persero) ULP Kangean memberi harga sekitar Rp 4 juta hingga Rp 6 juta.

“Harga tersebut tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian warga, yang merasa tidak mampu untuk membeli kilowatt seharga itu,” tegasnya.

Data lain yang disebutkan mahasiswa adalah fasilitas berupa volume kilowatt yang disediakan. Rinciannya, warga boleh registrasi melaui online maupun daring, namun dikenakan dengan harga yang mahal.

“Yang menjadi problem terletak pada pilihan terakhir warga untuk mengambil pelayanan kilowatt 1300 VA. Sementara pilihan ini membebani warga dikarenakan mahal. Padahal dalam fasilitas sebagaimana disajikan dalam laman registrasi online, juga tersedia pelayanan kilowatt sebesar 450 VA,” tanya dia.

“Dalam hal ini seakan PT PLN (Persero) ULP Kangean mempermainkan warga, dengan memberi satu-satunya pilihan yang lebih mahal,” tambahnya.

Dalam aksi itu, massa ditemui perwakilan Pemkab Sumenep yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh Ramli, yang mengatakan, akan menyampaikan segala aspirasi mahasiswa. “Semua akan kita sampaikan pada Bupati,” singkatnya. Sementara itu, staff PLN Cabang Pamekasan, Regin Herico, yang ikut hadir di tengah kerumunan massa aksi enggan menyampaikan detail terkait keresahan masyarakat Kepulauan Kangean. (dan/edo/ed2)