Unjuk Rasa Tuntut Transparansi Dana Pokir DPRD Sumenep

Memontum Sumenep – Gelombang unjuk rasa dari Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR-MR), terus berlanjut. Aksi kali ini dilakukan sudah kali ketiga, menyoal Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sumenep.

Kedatangan para aktivis MPR-MR ini, menuntut transparansi Tim Anggaran (Timgar) Pemkab perihal pokir DPRD. Sebab, dalam aksi pokir pertama dan kedua di Kantor DPRD setempat, mereka tidak ditemui oleh satu pun anggota DPRD Sumenep. “Kedatangan kita ke sini dalam rangka menuntut transparansi Timgar Pemkab soal Pokir DPRD. Karena yang paling tahu soal pokir, selain Banggar adalah Timgar,” ujar Korlap aksi, Noval dalam orasinya.

Pihaknya meminta Timgar untuk membuka soal Pokir DPRD dan transparansi lain. Harus dibuka ke hadapan publik, agar persoalan pokir cepat menemukan titik terang.

Selain menuntut transparansi, MPR-MR juga menuntut Bupati bersama Timgar, untuk berani mengevaluasi pengalokasian dana Pokir di 2022 yang menurut Kepala Bappeda saat diundang dalam diskusi asosiasi media beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 117 miliar.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

“Kita tantang Bupati beserta Timgar untuk mengevaluasi pengalokasian dana pokir ke depan,” tuntut Noval.

Kepala Bappeda, Yayak Nurwahyudi, yang menemui para demonstran mewakili Sekda, bersepakat bahwa pihaknya berjanji akan mengevaluasi pengalokasian dana pokir DPRD ke depan. Janji itu dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan di atas materai bersama MPR Madura Raya.

“Kami, Bupati Sumenep atau Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, bersama Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya menyatakan siap mengevaluasi pengalokasian dana pokir DPRD Sumenep ke depan. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima konsekuensi apa pun dari MPR Madura Raya,” begitulah poin bunyi redaksi surat pernyataan tersebut. (dan/edo)