Calon Petahana di Pilkada Kota Malang Bisa Jadi Musuh Bersama

Memontum Kota Malang– Ibaratnya air yang tenang, tapi menghanyutkan. Pepatah itu mengambarkan kondisi Pilkada Kota Malang saat ini yang pendaftaran pasangan calon Walikota Malang di kantor KPU dibuka mulai 8-10 Januari. Namun hingga kini tidak satupun kandidat calon Walikota Malang telah mengkampanyekan dirinya. Apakah mereka malu malu? Atau karena faktor X yang menyebabkan kandidat calon Walikota Malang tidak percaya diri.

Sebut saja calon petahana Mochammad Anton. Sejak awal Walikota Malang periode 2013-2018 ini kampanye didukung PKB, PKS dan Perindo. Tapi kurang enam hari Anton belum menunjukan surat rekomendasi dari DPP PKB, termasuk masih merahasiakan sosok calon Wakil Walikota Malang.

Demikian juga dengab bakal calon Walikota Malang dari PPP, PAN dan Partai Hanura Ya’qud Ananda Qudban. Politikus perempuan ini akhir tahun kemarin gencar mengkampanyekan dirinya ingin mencalonkan diri sebagai Walikota Malang, tapi sayang Nanda hingga kini belum memegang surat rekomendasi dari DPP PPP, PAN dan Hanura. Bahkan anggota DPRD Kota Malang dua periode ini belum menemukan pasangannya juga.

Selanjutnya Sutiaji. Wakil Walikota Malang periode 2013-2018 ini nampaknya masih ragu dengan keputusannya. Sebab hingga saat ini, mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014 belum memiliki kendaraan politik yang bisa mengatarkannya maju dalam Pilkada Kota Malang.

Saat Memontum.com (Grup Memo X) bertanya soal surat rekomendasi dari DPP PDIP hanya dijawab dengan senyum. “Itu kabar dari mana Mas. Kalau saya mendapatkan rekom dari PDIP,” jawab Sutiaji singkat.

Komisioner Panwaslu Kota Malang Iwan Sunaryo SH menyatakan, dinamika politik di Kota Malang memang silent. Tapi bukan berarti politikus di Kota Malang duduk manis dan santai melihat tahapan Pilkada Kota Malang yang disusun KPU.

Sesungguhnya kata Iwan, pengurus parpol termasuk kandidat calon Walikota Malang sudah bergerak. Gerakannya seperti perang gerilya. Tidak nampak di permukaan. Hal itu bukan berarti tokoh politik di Kota Malang yang ingin mencalonkan diri sebagai Walikota Malang silau dengan keberadaan calon petahana Mochammad Anton.

Ada indikasi calon petahana akan dijadikan musuh bersama oleh penantangnya. “Panwaslu tidak masuk dalam ranah politik parpol dan calon walikota. Tugas kami mengawasi tahapan Pilkada Kota Malang harus sesuai dengan peraturan KPU,” tegasnya.

Menurut Iwan, kadindat calon Walikota Malang mungkim berkaca pada pelaksanaan Pilkada Kota Batu. Sebelum tahapan dimulai beberapa orang sudah memasang spanduk di tepi jalan. Pada akhirnya spanduk calon Walikota Batu dibersihkan oleh Satpol PP dan Panwaslu Kota Batu. “Saya yakin tokoh politik di Kota Malang lebih dewasa. Sehingga memilih diam sebelum pendaftaran kekantor KPU Kota Malang,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Gerakan Pemuda (GP Ansor) Kota Malang Junaedi menyatakan, mendukung keputusan PCNU Kota Malang bersikap netral dalam Pilkada Kota Malang.  “GP Ansor Kota Malang sebagai benteng ulama’ akan terus menjaga marwah ulama’ NU, maka yang menjadi keputusan ulama’ NU dalam hal ini PCNU Kota Malang, sudah seyogyanya GP Ansor Kota Malang mengawalnya,” tandas dia. (man/yan)