Penyampaian Rancangan APBD Tahun 2025, Pemkot Malang Fokus Porprov dan Infrastruktur Prioritas

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna Penyampaian Pj Wali Kota Malang terhadap rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (18/11/2024) tadi.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan harapannya agar penyusunan dan penetapan APBD 2025 dapat berjalan tepat waktu. Hal itu dilakukan agar dapat mendukung pelayanan optimal kepada masyarakat. 

“Kami berharap APBD 2025 dapat mencerminkan prioritas yang telah digali dalam KUA-PPAS, baik dari kebijakan nasional, provinsi, maupun masukan DPRD sebagai mitra strategis. Penetapan tepat waktu penting agar program-program bisa terlaksana sesuai jadwal dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Kemudian, saat disinggung mengenai penambahan alokasi anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 Rp 64 miliar, Pj Wali Kota Iwan mengakui jika Kota Malang akan menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaran tersebut. Anggaran itu menurutnya akan mencakup untuk persiapan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet melalui KONI, serta perbaikan venue olah raga.

“Penambahan anggaran untuk Porprov diperlukan karena status tuan rumah yang membutuhkan persiapan ekstra. Selain itu, ini juga mendukung pembinaan prestasi atlet Kota Malang,” jelasnya.

Baca juga :

Selain Porprov, prioritas lainnya adalah pendanaan untuk proyek drainase di kawasan Jalan Soekarno Hatta (Suhat) dan Pasar Besar Kota Malang. Sementara, untuk proyek Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) masih belum dimasukkan dalam anggaran 2025 karena masih dalam tahap negosiasi dan persiapan teknis. 

“Proyek LSDP akan dimulai awal 2026. Tahun 2025 digunakan untuk persiapan, seperti rekrutmen dan peningkatan kapasitas SDM. Jangan sampai anggaran dialokasikan terlalu dini sehingga tidak bisa direalisasikan,” tambahnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pentingnya menyelesaikan pembahasan APBD 2025 tepat waktu. Mia berharap setiap komisi yang ada di DPRD Kota Malang dapat mendalami program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam KUA-PPAS, terutama terkait dengan Porprov. 

“Paling lambat pembahasan selesai setelah Pilkada. Kami meminta komisi-komisi untuk fokus pada program prioritas, khususnya Porprov, karena ini membawa nama besar Kota Malang. Pendalaman ini bisa dilakukan dengan detail,” imbuh Mia. (rsy/sit)