Napak Tilas Bangunan Sejarah dari De Javasche Bank hingga Lahirnya Bank Indonesia

Memontum Kota Malang – Siapa sangka, di balik bangunan megah yang berdiri di Jalan Pintu Besar Utara No.3, Jakarta Barat, menyimpan kisah panjang tentang lahirnya kedaulatan ekonomi bangsa. Arsitektur bergaya kolonial dengan dinding kokoh dan pilar-pilar tinggi, itu bukan sekadar hiasan masa lalu, melainkan saksi bisu perjalanan panjang perbankan Indonesia, dari masa kolonial hingga lahirnya Bank Indonesia (BI).

Dari Kota Malang, bersama dengan rekan seprofesi, menapaki halaman Museum Bank Indonesia, pada Selasa (23/09/2025) kemarin. Ditemani udara Kota Tua yang riuh dengan aktivitas wisatawan, terasa kontras dengan kesan teduh saat memasuki area museum.

Dari luar, bangunan bergaya neoklasik itu memancarkan wibawa. Di dalam, sejarah seolah berbicara lewat ruang-ruang pamer yang ditata modern dan interaktif.

“Bangunan ini dahulu adalah Kantor De Javasche Bank (DJB). Sejak berdiri tahun 1828, menjadi pusat sirkulasi keuangan Hindia Belanda. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya lahirlah Bank Indonesia pada 1953,” kata Edukator Museum BI, Tri Kanti Wigati.

Awal berdirinya DJB sendiri, juga tidak lepas dari krisis ekonomi setelah kebangkrutan VOC. Raja Willem I memerintahkan pendirian bank swasta bernama DJB pada 1828, untuk memulihkan sistem keuangan di Hindia Belanda. Dengan kantor pusatnya yang menempati bekas Binnenhospital, sebuah rumah sakit dua lantai di dalam tembok Kota Batavia.

Kala itu, Batavia adalah pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia, berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa, membawa rempah, kopi, teh, hingga tekstil. Gudang-gudang berjejer di sekitar kota, menjadi denyut ekonomi yang menghubungkan Hindia Belanda dengan pasar dunia.

“Kehadiran DJB menjadi penting, karena berfungsi sebagai bank sirkulasi yang mengatur peredaran uang dan mendukung perdagangan hasil bumi,” ujarnya.

Tidak hanya di Batavia, DJB pun membuka cabang di berbagai kota besar. Seperti Semarang, Surabaya, Padang, Medan dan Solo. Seiring berjalannya waktu, aktivitas DJB makin berkembang.

Baca juga :

Sementara gedung lama bekas rumah sakit, ini semakin terasa sempit. Empat kali renovasi besar dilakukan, mulai 1909 hingga 1933. Pada akhirnya, bangunan rumah sakit, pun sirna digantikan dengan kantor baru yang megah dan modern.

“Bangunan inilah yang kini berdiri sebagai Museum BI, saksi transformasi dari bank kolonial menjadi bank sentral Republik Indonesia,” tambahnya.

Sejak awal, DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda. Dalam kurun lebih dari satu abad, menjadi tulang punggung sistem keuangan kolonial. Hingga di tahun 1942, cabang DJB sudah tersebar di 22 kota, terdiri atas 10 di Jawa, 8 di Sumatera, 2 di Kalimantan dan 2 di Sulawesi.

Saat Jepang menduduki Indonesia, DJB dilikuidasi. Jepang mendirikan bank baru, bernama Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Dengan mengedarkan uang invasi dengan tiga seri, yakni De Japansche Regeering (1942), Dai Nippon Teikoku Seihu (1943) dan Pemerintah Dai Nippon (1944).

Kemudian, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan Belanda tidak mengakuinya. Mereka kembali mengaktifkan DJB dan mengedarkan mata uang NICA, yang kemudian dikenal dengan sebutan uang merah. Melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu keputusan penting, adalah pembentukan bank sentral untuk RIS.

“Lalu, Pemerintah Indonesia membentuk panitia nasionalisasi DJB pada 2 Juli 1951. Langkah ini sesuai dengan gagasan Bung Hatta tentang pentingnya memiliki bank sentral untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Menteri Keuangan Jusuf Wibisono mengusulkan nasionalisasi DJB, yang kemudian disahkan dengan UU No.24/1951,” ucapnya.

Proses nasionalisasi berlangsung hingga 1953. Pemerintah membeli saham DJB dengan harga 20 persen di atas nilai pasar. Pada 30 Juni 1953, DJB resmi dibubarkan. Sehari setelahnya, 1 Juli 1953, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral RI melalui UU No.11/1953. Sjafruddin Prawiranegara diangkat sebagai gubernur pertama dan salah satu momen penting, yakni pidatonya yang dibacakan dalam peringatan 125 tahun DJB pada 24 Januari 1953.

“Tak dapat disangkal lagi, apalagi sesudah semua saham telah dimiliki oleh pemerintah, bahwa bank kami ini adalah bank kita semua, Bank Nasional. Sifat nasional itu tak dapat disangkal, meskipun sebagian besar pegawai-pegawai bank kami masih terdiri dari orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Indonesianisasi Bank merupakan program pertama dari direksi. Tetapi justru untuk menjaga keutuhan organisasi itu, Indonesianisasi itu harus dijalankan secara berangsur-angsur dan sistematis. Tidak lama lagi DJB akan menutup riwayatnya dan diganti dengan bank baru, Bank Indonesia. Jika kita dapat menilai dan menghargai bank yang lama sebagaimana mestinya, maka mungkin BI akan menempuh sejarah yang lebih lama dan lebih jaya lagi daripada DJB,” isi pidato Sjafruddin Prawiranegara.

Pidato itu seolah menjadi pengantar peralihan sejarah, dari bank kolonial menuju bank sentral nasional. Kini, bangunan bersejarah itu telah beralih fungsi menjadi Museum Bank Indonesia. Di dalamnya, pengunjung bisa menelusuri ruang-ruang pamer dengan koleksi uang kuno, arsip, hingga diorama interaktif. Setiap ruang menyuguhkan potongan sejarah, mulai dari peran DJB di masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga lahirnya BI sebagai simbol kedaulatan ekonomi bangsa.

“Selain menyimpan artefak berharga, museum ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi. Kami ingin generasi muda memahami bahwa berdirinya Bank Indonesia tidak terlepas dari perjuangan panjang bangsa,” lanjut Kanti.

Perjalanan Bank Indonesia, tidak hanya sekadar kisah ekonomi. Namun, juga bagian dari perjuangan bangsa merebut kedaulatan, sama pentingnya dengan pertempuran fisik di medan perang. Museum BI menjadi pengingat bahwa Bangsa Indonesia pernah berjuang bukan hanya dengan bambu runcing, tetapi juga dengan pena, kebijakan dan keberanian menasionalisasi bank kolonial. (rsy/sit)