Tolak Rekrutmen CPNS, Ribuan GTT-PTT Luruk Kantor Bupati Trenggalek

Memontum Trenggalek—Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Keripik Tempe geruduk kantor Bupati Trenggalek. Ribuan guru dan pegawai yang tergabung dalam forum GTT dan PTT Sekolah Dasar Kabupaten Trenggalek ini menuntut kepada Pemerintah Daerah agar pengadaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditiadakan.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Pusat kembali membuka pendaftaran CPNS di seluruh Indonesia di akhir Bulan September tahun 2018 ini. Hal tersebut membuat para GTT dan PTT khususnya di Kabupaten Trenggalek khawatir, jika usai penerimaan CPNS nantinya, posisi mereka akan tergeser atau tergantikan.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Koordinator Aksi mengatakan bahwa pihaknya mewakili seluruh GTT dan PTT di Kabupaten Trenggalek sepakat untuk menolak pendaftaran CPNS yang sudah dibuka beberapa hari lalu. “Kami mendesak kepada Bupati Trenggalek beserta seluruh jajaran untuk mendukung penolakan tes CPNS secara umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum GTT dan PTT yang sudah menjabat sebelumnya diangkat menjadi PNS secara berkeadilan melalui formasi khusus, verifikasi dan validasi data yang akurat dengan mempertimbangkan masa pengabdian kepada negara,” ungkap Puking Jatmiko, Kamis (27/9/2018).

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta untuk segera mempercepat realisasi revisi Undang – Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Sebelum melakukan aksinya ini, para GTT juga masih tetap melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mengingat di tangan guru – guru inilah, masa depan anak bangsa diciptakan.

Diakui Puking, jika sampai para GTT dan PTT ini mogok kerja, ia meyakini bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Trenggalek akan lumpuh total. Terlebih banyak dari mereka yang bertugas sebagai operator. Operator sendiri merupakan nyawa dari suatu instansi maupun lembaga pendidikan.

“Kami disini hanya menyampaikan aspirasi yang sudah menjadi hak untuk diperjuangkan, ” imbuhnya. Disinggung masalah honor atau gaji yang diterima, Guru Olahraga SDN Watuagung Watulimo ini mengatakan bahwa tidak setiap bulan menerima gaji yang sudah menjadi haknya. Parahnya, ada beberapa GTT maupun PTT yang menerima gaji setiap 3 bulan sekali.

Akan tetapi hal tersebut dirasa tidak menjadi masalah, mengingat profesi guru itu merupakan pekerjaan yang mulia. “Pada intinya, kami semua sepakat untuk menolak diadakannya tes CPNS tahun ini. Serta meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan nasib GTT dan PTT di Trenggalek, ” tegas Puking.

Jika setelah aksi yang dilakukan ini, Pemerintah Daerah tidak memberikan tindak lanjut maupun solusi apapun, maka pihaknya akan melakukan aksi serupa dengan mendatangkan GTT dan PTT di tingkat SMP maupun SMA se Kabupaten Trenggalek dalam jumlah yang lebih banyak.

Ia juga menegaskan jika hari ini sudah disepakati atau mendapat solusi atas aspirasi yang disampaikan, maka pihaknya berjanji tidak akan melakukan aksi yang sama kedepannya. “Aksi ini juga baru pertama kali kami lakukan dan berharap tidak akan kembali dilakukan. Karena kasihan terhadap anak – anak di sekolah yang ditinggalkan, ” pungkasnya. Mengingat hari ini para GTT dan PTT sudah mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah masing – masing bahkan dari pihak Kecamatan setempat, maka aksi damai penolakan pendaftaran CPNS di Kantor Bupati Trenggalek ini dapat dilakukan. (mil/yan)