DPRD Surabaya Undang BPJS, Temukan 155 Ribu Orang tak Teruskan Iuran

Memontum Surabaya – Pelayanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Surabaya hingga kini masih dianggap kurang maksimal oleh banyak kalangan. Termasuk DPRD setempat. Terlebih setelah para wakil rakyat tersebut mengundang BPJS dalam rapat dengar pendapat (hearing), Jumat (15/2/2019). Hearing juga mengundang pihak rumah sakit, dan Dinas Kesehatan

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana menegaskan BPJS belum maksimal dalam melayani pasien di Surabaya. “Ada dua hal penting dalam hearing kali ini, yang pertama adalah masalah jumlah kepesertaan BPJS dari jalur mandiri yang masih mencapai 85 persen peserta atau sekitar 504 ribu orang dan masih ada 15% yang belum daftar. Artinya, dari (peserta) mandiri 504 ribu, yang tidak bisa membayar ada 155 ribu yang tidak bisa meneruskan iuran,” kata Agustin, Jumat (15/2/2019).

Masalah lain juga muncul, yakni penanganan pasien BPJS kelas 3 yang tidak layak. Dari rumah sakit tipe B di Surabaya meskipun dalam kondisi kritis, masih saja diberi alasan tidak tersedianya kamar untuk pasien kelas 3.

“Satunya kondisi kritis di rumah sakit di Wiyung, satunya lagi di Perak. Dua-duanya dengan kondisi kegawatan, dia punya kartu BPJS, tapi tidak bisa digunakan karena ruang kelasnya tidak ada,” ungkapnya.

Kondisi ini, katanAgustin, memunculkan praktek efek. Pihak rumah sakit minta ke keluarga pasien supaya memberikan jaminan dana terlebih dulu. Hal ini dilakukan agar, rumah sakit tersebut menangani pasien. Agustin menegaskan rumah sakit seharusnya tetap menangani pasien dalam kondisi apa pun. Dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan terhadap pasien yang kondisinya sudah gawat, bahkan kritis.

“Ya kalau dia pegawai dan dapat gaji yang tinggi ya tidak masalah. Tapi kalau dia pasien yang kondisi tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan dia harus mendapatkan perawatan dengan jaminan, terus dapat duit dari mana,” pungkasnya.

Laman: 1 2