Deklarasi WBK dan WBBM PN Jember Bersama Bupati Jember, Bukan Main-Main

Memontum Jember – Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), maka kualitas pelayanan publiklah yang menjadi tolak ukur di masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati jember dr Hj Faida MMr saat menghadiri deklarasi dan pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diselenggarakan Pengadilan Negeri (PN) Jember, Kamis (21/2/2019) siang di Aula pengadilan PN Jember.

Bupati Jember, Kapolres Jember, Kejari Jember, Kepala PN Jember saat menandatangani Deklarasi.(yud)

“Masyarakat tidak akan bertanya seberapa hebat dan rengking berapa hakin hakim kita dulu waktu sekolah tetapi mereka akan bertanya seberapa adil dan sigapnya mereka menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, tentunya sesuai dengan tugas masing masing, ” ujarnya

Faida mengatakan, dengan mendeklrasikan diri menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Jember menunjukkan kesungguhan dalam pemberantasan korupsi dan keterbukaan pelayanan publik dalam melayani masyarakat.

“Urusan korupsi ini bukan urusan maen- maen, tapi sesuatu yang akan menentukan maju dan tidaknya bangsa kita, maka dari itu korupsi adalah sesuatu yang harus dilawan dan perangi dan Katakan tidak pada Korupsi, ” tegas bupati perempuan pertama di jember ini.

Sementara itu kepala negeri jember Bambang Pramudwyanto SH MH mengatakan, besar harapannya selaku pimpinan bahwa seluruh keluarga besar PN Jember dapat menyelenggarakan setiap kegiatan ataupun program Zona Integritas dengan penuh tanggung jawab.

Laman: 1 2