Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, Perum Jasa Tirta I Ingatkan Pemukiman di Bantaran Sungai Brantas

Memontum Kota Batu – Warga yang menghuni sepanjang bantaran Sungai Brantas, harus esktra waspada. Itu karena, pemukiman yang ada di sepanjang lintasan itu, rawan terhadap bencana tanah longsor.

Kondisi itu, masih ditambah dengan cuaca ekstrem, yang masih akan berlangsung lebih lama dan tidak berhenti di awal Mei 2022 seperti diprediksi. Malang raya sendiri, masih akan dilanda hujan dengan intensitas tinggi, setidaknya hingga awal Juni 2022 mendatang.

Perum Jasa Tirta I (PJT) selaku pengelola Sungai Brantas, pun mengimbau masyarakat yang tinggal di sempadan sungai untuk waspada. Meski tidak sedang hujan, ancaman longsor bisa saja mengintai setiap saat.

Dirut PJT I Raymond Valiant, menyebutkan sedikitnya ada sekitar 1.500 rumah yang ada di sempadan sungai, khususnya di wilayah Kota Malang, rentan terjadi longsor. Baik akibat debit air yang naik, maupun tidak.

Baca juga:

• Pj Wali Kota Malang Terima Kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kemendagri
• Antisipasi Sengketa Aset, BKAD Sebut Perlunya Kesadaran dan Pelibatan Masyarakat
• Sosialisasi Perubahan Permendagri Soal BMD dan Aset, Pj Wali Kota Malang Ingatkan Kehati-hatian dan Tertib
• Plt Bupati Malang bersama Kemenkes Launching Integrasi Layanan Primer untuk 39 Puskesmas
• Sukses Hantarkan Penghargaan Kabupaten Malang Berpredikat ODF, Dinkes Ganti Program Jambanisasi

Di tahun 2022 saja, sudah terjadi longsoran di belasan titik yang membentang di sepanjang sungai Brantas. Mulai Kali Bango, Kali Amprong hingga Kali Metro. Paling parah, terutama rumah-rumah yang ada di sekitaran Betek (Kadalpang), Oro-Oro Dowo, Celaket hingga Gangsiran Muharto.

“Bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di sana, maka perlu meningkatkan kewaspadaan. Jika sudah ada terjadi retakan, itu pertanda rawan longsor,” terangnya.

Hal ini, kata Raymond, mengingat tentang kondisi geografis dan geologi Kota Malang yang berada di elevasi 380-400 mdpl. Di mana sebagian besar tanahnya terbentuk dari hasil pelapukan material erupsi di masa silam.

”Sehingga tanahnya relatif mudah erosi, mudah jenuh apalagi ditambah aktivitas pemukiman yang semakin hari justru semakin bertambah,” urainya.

Kendati demikian, fenomena aktivitas pemukiman di sempadan sungai tersebut tidak bisa dihentikan begitu saja. Perlu ada rencana teknis yang panjang dan memakan banyak biaya, seperti relokasi misalnya.

”Terpenting itu adalah edukasi. Saya yakin tidak ada orang yang mau tinggal di sempadan sungai kalau mereka tidak kepepet ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan lain,” jelasnya.

Raymond menambahkan, langkah paling dekat yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan mencegah aktivitas permukiman baru. Kesadaran ini harus ada pada pemangku wilayah RT/RW, karena merekalah yang paling tahu wilayahnya.

”Paling tidak, jangan ditambah lagi. Kalau ada yang bangun baru, dilarang saja. Untuk yang sudah kadung bermukim, sebaiknya diedukasi untuk waspada dan pindah,” ujarnya.

Di sisi lain, PJT I rutin menjalin komunikasi dengan pemerintahan untuk memberikan sejumlah rekomendasi terkait pemetaan wilayah rawan kebencanaan. Dalam waktu dekat, PJT I akan kembali melakukan pemetaan untuk pemutakhiran data wilayah rawan bencana di sepanjang DAS Brantas. (bir/sit)