Dandim Lumajang Tegaskan TNI Netral dalam Pilkada

Memontum Lumajang — Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letnan Kolonel Czi Agus Iskarman S.E, menegaskan TNI harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal itu dia ungkapkan saat dikonfirmasi terkait hal itu di kantor Kodim 0821 Lumajang, Minggu (14/1/2018).

“Pada tahun politik, pesta demokrasi memberikan warna yang beragam yang bernuansa akan terjadinya kerawanan yang dapat menimbulkan konflik, oleh karena itu berupaya untuk mencegah timbulnya konflik dan kita harus memegang teguh netralitas dalam Pilkada mulai dari tingkat atas sampai satuan paling bawah,” kata Dandim.

Dandim mengungkapkan Kodim 0821 juga berkomitmen untuk memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan pemilu sesuai Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI . Selain itu, dia memastikan bahwa jajarannya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok TNI.

“Pilkada serentak pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan pemilu tahun 2019, kita berkomitmen memberikan perbantuan kepada penyelenggara pemilu dan Polri serta senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Terkait Netralitas itu menurut Agus Iskarman yaitu tidak berpihak, tidak ikut – ikutan atau tidak membantu salah satu pihak yang diemban sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dandim juga menyampaikan, bahwa pihaknya bersama dengan Polri dan pemerintah daerah telah mendeteksi dan mendiskusikan peta politik di wilayah guna mengantisipasi setiap kemungkinan yang ditimbulkan.

“Setiap anggota kita juga dibekali dengan buku saku. Yang di dalamnya berisi pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada. jika ada anggota yang tidak mengindahkan, maka akan, dikenakan sanksi yang tegas,” ujarnya. (adi/yan)