DPRD Lamongan Pacu Pemkab Berkembang dan Maju di Berbagai Sektor

Lamongan, Memo X–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan agar terus maju dan berkembang. salah satunya dalam bidang Pariwisata. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Lamongan melakukan studi banding pariwisata ke Kota Manado.

Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfuld mengatakan dipilihnya Kota Manado sebagai tujuan kunjungan studi banding terkait pariwisata karena wisata bahari di Kota Manado bisa dibilang sudah sekelas wisata dunia.

“Sehingga kami meminta masukan dari pemerintah Kota Manado agar potensi wisata di Lamongan dapat berkembang,” katanya.

Dalam studi banding ini, rombongan Komisi D DPRD Lamongan disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Micler Lakat beserta staf Sekretariat DPRD di ruang paripurna DPRD Kota Manado.

Micler menjelaskan Manado merupakan destinasi wisata bahari yang ditunjang dengan wisata budaya dan kebanyakan turis domestik dan mancanegara sering berwisata ke Taman Nasional Bunaken.

“Kami sedang mengembangkan wisata alam yang berfokus di pulau sekitar Manado, wisata Manado tua serta kuliner khas,” jelasnya.

Untuk mendukung potensi tersebut, Micler menyebutkan pemerintah Kota Manado menyiapkan sejumlah fasilitas yang memadai.

“Kami mempermudah akses ke bandara serta pelabuhan yang terkoneksi dengan tempat wisata,” ujarnya..

Mendapatkan sejumlah keterangan tersebut, salah satu anggota Komisi D DPRD Lamongan, Muchi Nanang Efendi berharap agar ilmu yang di dapat di Kota Manado dapat dijadikan pelajaran agar wisata di Lamongan berkembang sehingga mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.

“Pengalaman dari Manado tentu kita akan petik dan kita eksplorasi juga dalam pengembangan pariwisata di Lamongan,” tutur politisi asal fraksi PAN.

Seperti diketahui Kabupaten Lamongan memiliki destinasi wisata yang cukup melimpah. Beberapa wisata di Lamongan diantaranya Wisata Bahari Lamongan, Maharani Zoo dan Goa, bahkan beberapa waktu Lamongan ada wisata bar yakni Wisata Gunung Suru Lembor yang berada di Kecamatan Brondong.

Selain Komisi D DPRD Lamongan, Komisi C DRD Lamongan juga melakukan kunjngan kerja ke Pemerintah Kota Manado. Dalam hal ini Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara terkait e-Planning dan e-Budgeting.

Pemerintah kota Manado menyediakan berbagai wadah di media sosial untuk pengaduan masyarakat melalui C3 yaitu Cerda, Command, Center. Dengan adanya aplikasi tersebut, maka seluruh lapuran mengenai kemacetan, sampah, bencana banjir, kebakaran, jalan rusak, pengemis, kaki lima liar, kriminal, lampujalan rusak, pohon tumbang, parkir liar, pelanggaran IMB, iklan tidak berizin, narkoba dan lakalantas dapat mudah diketahui.

“Sejak didirikan C3, sampai saat ini tercatat sudah 1500 laporan yang masuk, pengaduan yang ada akan direkap dan dimasukkan ke group WA dimana Walikota dan Wakil Wali Kota juga ikut memantau,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Manado, Micler Lakat yang juga menyambung rombongan anggota Komisi C DPRD Lamongan.

Selain itu, untuk menyikapi kemungkinan penyimpangan dalam perencanaan dan penganggaran APBD, Pemerintah Kota Manado dan DPRD Manado berkomitmen meminimalisirnya melalui e-Pokir. Setiap Anggota Dewan diberi pasword, sehingga bisa memasukkan usulan yang disampaikan secara langsung.

Medapatkan penjelasan itu salah satu anggota Komisi C, Ujik Silvian Efendi berharap agar Komis C DPRD Lamongan dapat memetik pelajaran untuk diterapkan di Lamongan.

“Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membina silaturahmi dan mendapat ilmu yang baru untuk memajukan masyarakat Kabupaten Lamongan,” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut.

Selain melakukan kunjungan ke pemerintah Kota Manado, untuk memajukan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang teknologi informasi, Komisi C DPRD Lamongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Siti Maskamah Mursyid juga melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Bandung.

Kabid Litbang Drs.TamziL Taher menegaskan,” bahwa Tujuan diadakan smart City Kota Bandung adalah untuk memudahkan segala urusan dengan dukungan Konektivitas pemanfaatan teknologi Informasi. Adapun Planning Smart City Kota Bandung yaitu Proses perencanaan kegiatan dan Proses Penganggaran Lebih mudah, Memantau Pengawasan managemen asset dan Keuangan secara global, Pengendalian dan Pengawasan dalam pengembangan system Informasi, memudahkan pembangunan regulasi tentang SOP Tata Kelola, Peningkatan data dan pemenuhan mutu kualitas.

Sehingga, Pemerintah Kota Bandung semakin maju melalui teknologi berbasis Smart City.

Untuk itu, Markamah Berharap kunjungan Kerja tersebut, dapat diterapkan di Kabupaten Lamongan.

“Kunjungan Kerja tersebut, diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Lamongan, sehingga Lamongan bisa menjadi Kota Modern dengan berbasis Teknologi,” ucap Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Siti Maskamah Mursyid.

Disis lain, sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Lamongan serta dalam rangka konsultasi. Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan mengadakan kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Ali Makhfudl dan diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu.

Beberapa penjelasan diterima anggota Komis D DPRD Lamongan dari Marlan. Salah diantaranya terkait, program peningkatan kualitas pendidikan di Bandung yang terfokus pada guru dan murid.

“Tenaga pendidik yang handal diharapkan mampu menghasilkan murid yang berkompeten,” tuturnya.

Selain itu, Marlan juga mengatakan guru yang memiliki kapablitas dapat mengikuti program teacher development professional.

“Dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan study. Sehingga setelah selesai, guru dapat menerapkan pendidikannya,” ujar Marlan yang juga menjelaskan gerakan budaya baca untuk murid juga diterapkan di Kabupaten Bandung.

“Setiap murid diwajibkan membaca setiap pagi dan dalam seminggu harus selesai membaca 4 buku,” tambahnya.

Mendapatkan penjelasan itu, Sarmadi, salah satu anggota Komisi D berharap agar Lamongan dapat mengembangkan program pendidikan untuk guru dan murid.

“Sehingga guru dapat melakukan pendekatan dengan murid secara optimal dan murid mampu menangkap penjelasan guru,” ujarnya.

Selain Komisi C dan Komisi D, kunjungan kerja juga dilakukan oleh Komisi B DPRD Lamongan. Dalam hal ini Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan melaksanakan koordinasi ke Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan terkait Pola Tanaman Pertanian dan Pemakaian Pupuk. Rombongan ini diterima oleh Ir. Ahmadi Widodo selaku Asisten II di dampingi Sri Margono selaku Kasi Pupuk, Pertistida dan Alsintan.

Beberapa pelajaran yang dipetik oleh Komisi B DPRD Lamongan yakni terkait pendistribusian Pupuk. Untuk mendapatkan pupuk petani di Grobogan sudah menggunakan kartu tani.

Selain itu penyalur (kios) dan distributor wajib memiliki RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai acuan pendestribusian pupuk. RDKK ini diawasi oleh KPPP (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dibentuk di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Bahkan, setiap 2 bulan sekali Dinas Pertanian Grobogan melakukan evaluasi dengan distributor, UPTD, admin dan penyuluhan pertanian. Dan untuk memaksimalkan RDKK, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat membina silaturahmi dan mendapatkan ilmu yang baru untuk memajukan masyarakat kabupaten Lamongan,” kata Okta Rosadinata, Politisi Fraksi Gerindra.

Tak hanya Komisi B, Komisi C dan Komisi D, kunjungan kerja juga dilakukan oleh Komisi A DPRD Lamongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi A, Ning Darwati, S.Pdl terus melakukan upaya pembenahan, dengan Koordinasi di DPRD Kota Palembang, yang di terima oleh Sukarson, SH, MM.

Kunjungan ini guna mengetahui perbandingan saat pelaksanaan Kegiatan Reses berlangsung, serta Tupoksi Kinerja dari Pihak yang dikunjungi yaitu DPRD Kota Palembang.

Dalam kegiatan reses, Anggota DPRD Kota Palembang memaksimalkan Staf Sekretariat DPRD. Setiap staf yang bertugas mendampingi masing-masing dapil ini bertujuan untuk membantu Koordinator dan administrasi selama kegiatan reses berlangsung.

Sukarson, SH,MM menambahkan bahwa anggaran Pembangunan Kota Palembang saat ini diperoleh dari Hasil memaksimalkan pendapatan Pajak Truk pengangkutan batu bara yang dikenakan Rp 250 / per kilo, Pajak Pertamina, dan Pajak Hotel.

Politisi PDI-Perjuangan Lamongan ini menyimpulkan jika memaksimalkan pendapatan itu diterapkan di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat mencapai target penghasilan PAD tertinggi menjadi 95 Persen,” Ujarnya menandaskan.(Ifa/zen/yan)