Ekonomi Jember Terjun Bebas dan Angka Kemiskinan Naik Selama 2020

Memontum Jember – Bupati Jember, Hendy Siswanto, pada Rabu (14/04) malam, menyampaikan nota pengantar LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) akhir tahun anggaran 2020.

Nota pengantar LKPJ masa pemerintahan bupati masa periode 2016-2021 tersebut, dibacakan Bupati Hendy di depan Rapat Paripurna DPRD Jember.

Dalam LKPJ yang dibacakan mantan birokrat Kemenhub RI itu, disebutkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, terjun bebas jika dibandingkan tahun 2019 atau sebesar 5,31 persen. Sedangkan di tahun 2020 menjadi -2,98 persen.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Penyebab penurunan, akibat pandemi Covid-19. Namun, ketika banyak sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, Hendy menyebutkan, ada sektor ekonomi yang justru mengalami pertumbuhan positif.

“Beberapa sektor mengalami kenaikan pada masa pandemi. Diantaranya, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,02 persen dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,29 persen,” sebutnya.

Bupati juga menjelaskan, angka pengangguran dan angka kemiskinan mengalami peningkatan tajam. Angka pengangguran tahun 2020 sebanyak 5,21 persen atau sebanyak 67.448 orang. Untuk angka kemiskinan menjadi 10,09 persen atau 247.990 jiwa meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,25 persen atau sebanyak 226.570 jiwa.

Sedangkan angka kematian ibu tetap tinggi 100.000 kelahiran 173 turun dari tahun sebelumnya 174. Untuk kematian bayi per 1000 kelahiran menjadi 9,22 sedangkan di tahun 2019 sebesar 12,3.
Tingginya angka kematian ibu dan bayi, menjadi perhatian khusus Bupati Hendy Siswanto.

”Saya akan melibatkan semua potensi, semua OPD harus terlibat dalam penurunan AKI-AKB, Rt-Rw juga harus terlibat,” pintanya.

Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 hanya Rp 593,18 milyar, sedangkan targetnya sebesar Rp 660,36 miliar. (rio/ed2)