Eksekutif Tak Hadir, Bapemperda DPRD Trenggalek Tunda Rapat Pembahasan Raperda RPJMD

Memontum Trenggalek – Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek yang dijadwalkan untuk membahas harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terpaksa ditunda. Alasannya, pihak eksekutif sebagai pemangku kepentingan utama tidak hadir dalam forum itu.

Ketua Bapemperda DPRD Trenggalek, Samsul Anam, menyampaikan bahwa ketidakhadiran pihak eksekutif, khususnya Kepala Bagian Hukum dan asisten yang membidangi, membuat proses harmonisasi tidak bisa dilanjutkan. Padahal, rapat ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan legalitas dari Raperda RPJMD yang akan disahkan.

“Hari ini kami menyelenggarakan rapat harmonisasi Raperda RPJMD. Namun terpaksa kami tunda karena pejabat terkait dari pemerintah daerah tidak bisa hadir, termasuk Kabag Hukum dan asisten yang membidangi yang tentunya menjadi pilar utama dalam harmonisasi perda,” kata Samsul, Senin (02/06/2025) tadi.

Menurut informasi yang diterima DPRD, ketidakhadiran tersebut disebabkan adanya rapat lain yang diselenggarakan oleh Bupati Trenggalek, dalam rangka persiapan pembentukan Koperasi Merah Putih. Samsul pun menyayangkan, ketidakhadiran tersebut karena harmonisasi Raperda merupakan bagian penting dalam proses legislasi daerah.

Baca juga :

“Alasan yang disampaikan kepada kami, ada rapat yang diselenggarakan oleh bupati terkait pembentukan Koperasi Merah Putih,” imbuhnya.

Dirinya menekankan, bahwa proses harmonisasi tidak bisa dilakukan sepihak, karena menyangkut keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) serta regulasi hukum yang lebih tinggi. “Kami tidak tahu mana yang dianggap lebih urgen, tapi menurut kami ini sangat penting karena Raperda RPJMD tidak bisa dinotakan sebelum ada rekomendasi dari Bapemperda. Tanpa kehadiran eksekutif, harmonisasi tidak bisa berjalan,” jelas Samsul.

Lebih lanjut Politisi PKB ini menyadari, bahwa agenda eksekutif cukup padat dalam minggu ini. Termasuk, besok (Selasa, red) yang dijadwalkan ada perjalanan dinas ke Surabaya. ” Kami ingin agar RPJMD ini menjadi sebuah Perda yang kualitatif dan sesuai regulasi,” paparnya.

Rencananya, rapat Bapemperda bersama eksekutif akan dijadwalkan ulang minggu depan. DPRD berharap seluruh pemangku kebijakan dari pihak eksekutif bisa hadir agar proses harmonisasi dapat berjalan optimal. (mil/sit)