DPRD Trenggalek Jadwalkan Sejumlah Agendakan Penting Juni

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek telah menetapkan sejumlah agenda kerja untuk Juni 2025. Agenda kerja tersebut, disusun dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M Hadi. 

Berdasarkan hasil rapat, fokus utama agenda DPRD Trenggalek bulan ini adalah menyelesaikan pembahasan penyampaian nota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Ada beberapa kegiatan pada Juni. Namun, kita akan fokus pada penyampaian Nota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025,” terangnya, Senin (02/06/2025) tadi.

Selain itu, DPRD juga akan menggelar pembahasan terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru melalui panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk. “Kami juga akan konsentrasi menyelesaikan pembahasan RPJMD dan juga pembahasan SOTK yang baru melalui Pansus. Ini penting karena menyangkut arah pembangunan dan struktur organisasi ke depan,” imbuh Hadi.

Politisi PKB ini menambahkan, selain pembahasan strategis soal nota RPJMD dan SOTK, perjalanan dinas (Perjadin) anggota dewan juga tetap dijadwalkan. Namun pelaksanaannya, dilakukan dengan prinsip efisiensi, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah.

Baca juga :

“Kunjungan kerja masih ada, itu merupakan bagian dari tugas dewan. Tapi kami menyadari ada keterbatasan anggaran, sehingga dilakukan efisiensi. Kunjungan dalam daerah pun bersifat tentatif dan akan menyesuaikan dengan situasi di lapangan,” tambahnya.

Meski berbagai agenda telah ditetapkan, dirinya mengungkapkan bahwa pembahasan percepatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) belum masuk dalam jadwal kerja bulan ini. Namun, dirinya menegaskan bahwa pembahasan PAK akan mulai dilakukan bulan depan.

“Percepatan PAK memang belum dijadwalkan, tapi kami menargetkan mulai dibahas bulan depan. Ini akan kami susun dalam agenda berikutnya,” kata Hadi.

Disinggung terkait rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama eksekutif yang tertunda, dirinya sangat menyayangkan hal tersebut dan dirasa kurang baik. “Sebetulnya, itu mengecewakan. Karena RPJMD sangat penting dan harus cepat dibahas pada Juni ini. Paling tidak awal Juli,” paparnya.

Pihaknya berharap, agenda kerja Juni bisa berjalan maksimal agar pembahasan program strategis daerah dapat segera dituntaskan dan diimplementasikan untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. (mil/sit)