FHUB Usulkan Diskresi dan PAW, Solusi Lumpuhnya Pemerintahan Kota Malang

“Dalam kondisi seperti ini, Walikota bisa menerapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai pagu tahun sebelumnya. Resikonya memang dana minim. Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi bencana ketika roda pemerintahan vakum. Contohnya, dampak bencana gempa Lombok. Namun jika terjadi di Malang, kerusakan memang tidak nampak namun dampaknya sangat luar biasa,” ungkap Soelardi.

Selain Diskresi, solusi lainnya dalam perspektif Tata Negara mengurai stagnasi DPRD Kota Malang adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota partai menggantikan posisi anggota dewan yang ditahan KPK.

“Partai harus memiliki keberanian menggantikan anggota yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Baik diminta mundur atau dipecat. Percepatan PAW ini demi pembangunan dan kelancaran roda pemerintahan Kota Malang. Terlebih diskresinya frontal, bukan dalam tataran eksklusif, namun legislatif,” terang Aan Eko Widiarto, pengajar hukum tata negara FH UB.

Sementara itu, Agus Yuwono, mengatakan media di Malang sebenarnya mampu mengendus akan terjadinya kasus nasional ini. Namun data akurat belum mampu diungkap karena anggota dewan mampu mengelabui awak media. Contohnya pelaksanaan rapat Paripurna digelar saat malam hari, ketika awak media dituntut deadline dalam penulisan berita. Selain itu, diduga ada transaksi yang dilakukan di luar gedung dewan.

“Saat kasus ini meledak, baru terbuka dugaan tersebut. Sebelumnya DPC masih belum berani ambil sikap PAW. Seiring bergulirnya waktu, dengan tertangkapnya para anggota dewan, ini sebagai momen yang tepat untuk PAW. Terbaru sudah dilaksanakan PDI-P dan PKB,” terang Agus. (rhd/yan)

Laman: 1 2