Komisi II DPRD Banyuwangi Soroti Rendahnya Serapan Anggaran dan Penanganan Program Sosial

“ Masyarakat penerima manfaat e-money yang nilainya sebesar Rp. 110 Ribu itu, masih bingung mau dibelanjakan kemana, “ jelas Handoko.

Seharusnya, instansi terkait harus mendorong Pemerintahan Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), sehingga penerima manfaat PKH berbentuk e-Money lebih mudah membelanjakan kebutuhannya, seperti beras dan lauk pauk.

Selain dua hal tersebut, Komisi II juga mendorong Dinas Perindustiran dan Perdagangan untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari rertribusi pasar. Diakhir wawancaranya, Handoko sangat kecewa dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, yang tidak hadir dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.

“ Kami sampaikan kepada pimpinan DPRD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hadir dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2019, bagaimana kita bisa mengawasi kinerjanya, jika diundang saja tidak hadir, “ ungkap Handoko kecewa. (ras/yan)

Laman: 1 2