KUPA PPAS APBD 2023 Kota Malang, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terbuka Jadi Sorotan

Memontum Kota Malang – Enam Fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umum terkait dengan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (01/08/2023) siang. Seperti salah satunya, yang disampaikan oleh Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Malang, bahwa dalam perubahan KUPA APBD Tahun 2023 didasarkan pada asumsi ekonomi makro tahun 2022 terutama pada indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Fraksi Partai Golkar mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, dengan adanya perubahan KUPA APBD Tahun 2023. Meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, menekan laju inflasi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Suryadi tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Malang, juga menyoroti soal tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang, yang masih berada pada peringkat 5 di Jawa Timur tahun 2022. “Untuk itu, kami tanyakan pola apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka tersebut di tahun 2023 ini? Mohon tanggapannya,” ujar juru bicara FPKB, Abdul Wahid.

Menanggapi penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan bahwa setiap hal yang sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut, menjadi perhatian dan akan dijelaskan oleh pihaknya dalam rapat paripurna selanjutnya. Yaitu penyampaian jawaban wali kota atas pandangan fraksi.

“Kami akan jelaskan semuanya di rapat selanjutnya. Baik itu berkaitan dengan ide, gagasan, usulan, atau persoalan di bidang pendapatan dari pandangan dewan. Termasuk beberapa masukan dan pertanyaan di bidang belanja,” imbuh Bung Edi. (rsy/sit)