Maksimalkan DBHCHT Bidang Kesehatan, RSUD Kanjuruhan Sasar Peningkatan Sarpras hingga UGD

Memontum Malang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, di tahun 2025, mendapat alokasi awal dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) senilai Rp 32,754 miliar. Alokasi untuk Bidang Kesehatan itu, dimaksimalkan RSUD Kanjuruhan untuk beberapa item, yakni untuk peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Direktur Utama RSUD Kanjuruhan, Nur Rochmah, mengatakan bahwa anggaran DBHCHT sebesar Rp 32,754 miliar, adalah sebelum perubahan (rencana kerja perubahan). Sementara, sampai triwulan ke-2 (Juni, red) kemarin, realisasi secara anggaran masih 0 persen, tetapi secara proses pengadaan sudah 100 persen.

Ditambahkannya, beberapa item kegiatan yang dimaksimalkan dari DBHCHT, yakni seperti penyediaan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) fasilitas kesehatan (Faskes) yang terdiri dari pengadaan alat kesehatan. Dari total enam unit, ada lima unit untuk berangkat transfer pasien dan satu unit PACS.

Baca juga :

Kemudian, tambah mantan Dirut RSUD Lawang, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan lain di RSUD Kanjuruhan. Fasilitas yang dimaksud, yakni pembangunan perluasan UGD Lantai 1 sampai dengan Lantai 4.

“Kegiatan lainnya, yaitu pemeliharaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit. Khusus ini, ada rehabilitasi Gedung Diponegoro. Kemudian, juga ada pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dan alat penunjang medis. Khusus ini, ada pemeliharaan alat-alat canggih di RSUD Kanjuruhan. Beberapa item itu, menggunakan anggaran DBHCHT senilai Rp 32,754 miliar,” ujarnya.

Masih menurut Nur Rochmah, secara khusus penggunaan alat-alat yaitu untuk menunjang UGD dan juga untuk radiologi alat kesehatan. Sedangkan untuk alat berangkat transfer pasien yang dimaksudkan, yakni Picture Archiving and Communication System (PACS).

“Itu perangkat keras dan lunak untuk radiologi. Jadi gunanya, itu untuk alat-alat hasil pemeriksaan radiologi itu akan didistribusikan langsung secara digital kepada dokter pelaksana. Jadi, di situ ada komunikasi juga antara dokter pelaksana langsung kepada dokter radiologinya. Sehingga, lebih mempercepat dan akurasi datanya lebih baik lagi,” ujarnya. (sit/adv)