Merasa Infrastruktur Tak Diperhatikan, Warga Blitar Selatan Tuntut Pemisahan Diri dari Kabupaten

Memontum Blitar – Ribuan warga Blitar Selatan melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Blitar di Kecamatan Kanigoro, Senin (16/01/2023) tadi. Dengan membawa sarana kendaraan truk, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat, itu ingin memisahkan diri dari Kabupaten Blitar.

Tuntutan itu sengaja disampaikan, karena wilayah Blitar di bagian Selatan yang terdiri dari tujuh kecamatan ini, dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Utamanya, terkait percepatan pemerataan dan pembangunan.

Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat, Trianto, mengatakan bahwa selama ini kawasan Blitar Selatan, memang tidak pernah menjadi skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur oleh Pemkab Blitar. Padahal, kekuatan APBD Kabupaten Blitar, beberapa tahun ini sangatlah besar.

“APBD tahun 2022 saja sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan tahun 2023 ini Rp 2,4 triliun. Tapi ironisnya, hingga saat ini wilayah Blitar Selatan, infrastrukturnya banyak yang rusak parah,” kata Mohammad Trianto.

Baca juga:

• Pemkab dan Bea Cukai Malang Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Via Kesenian Bantengan
• Antisipasi Keramaian Penumpang saat Pelantikan Presiden, PT KAI Commuter Perbanyak Toilet dan Kipas Kabut
• Diserang Kabar Miring, Dukungan Masyarakat untuk Abah Anton Makin Menguat
• Sekda Kota Malang Ingatkan Pentingnya Peran Arsitek Lanskap dalam Pembangunan Berkelanjutan
• Peringati Hari Jadi, Pemkab Gelar Jombang Culture Carnival yang Diikuti 40 Peserta

Lebih lanjut Trianto menegaskan, masyarakat Blitar Selatan menuntut agar Pemkab Blitar, membangun infrastruktur berkualitas secara merata di kawasan Blitar Selatan. Selain itu, tuntutan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan bersih. Tanpa korupsi dan nepotisme.

“Masyarakat juga menuntut agar semua visi dan misi Bupati Blitar, dilaksanakan secara konsisten,” jelasnya.

Dalam aksi itu, massa yang berharap bisa ditemui langsung Bupati Blitar, Rini Syarifah, sempat tidak puas. Itu karena, massa hanya ditemui oleh Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso.

Untuk menetralisir keadaan, Wabup Rahmat Santoso, pun akhirnya berinisiatif melakukan panggilan video dengan Bupati Rini Syarifah. Untuk melakukan itu, massa baru membubarkan diri setelah pakta integritas yang mereka bawa, juga ditandatangani DPRD Kabupaten Blitar dan perwakilan Pemkab Blitar.

Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, mengatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada Blitar Selatan, dengan komposisi anggaran hingga 70 persen dibanding wilayah lainnya. “Pembahasankan mulai Februari ini dan nanti semua ikut mengawal. Insyaallah, tidak sampai ada yang namanya pemekaran,” terang orang nomor dua di Pemkab Blitar. (jar/sit)