Pemkot Malang Optimis Tingkatkan PAD Berbagai Sektoral

Memontum Kota Malang – Pemkot Malang terus menggali potensi daerah dalam memenuhi PAD dari berbagai sektor, baik sektor pajak daerah, potensi parkir, retribusi/ sewa lahan aset Pemkot, BUMD, dan lainnya. Pasalnya, ada banyak program yang sedang dikebut dalam mewujudkan Malang Kota Bermartabat seutuhnya. Sementara anggaran untuk mewujudkan program tersebut diperoleh dari PAD secara berkelanjutan.

Walikota Malang Sutiaji mengatakan, ada tiga Perda yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi parkir serta beberapa usaha daerah yang akan dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda TUNAS).

“Masih kita inventarisir secara bertahap, salah satunya di Perumda TUNAS itu menangani masalah parkir, pengolahan daging halal, dan lainnya,” ungkap Sutiaji, usai Sidang Paripurna tentang Ranperda terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, Pajak Daerah dan Pajak Bumi Bangunan, Rabu (12/6/2019).

Pria berkacamata ini optimis, semua potensi akan tergarap dengan maksimal, meski harus secara bertahap. PAD sektor pajak daerah di 2023 akan tercapai Rp 1,5 Triliun dengan memaksimalkan potensi yang ada. Pun dengan retribusi parkir yang diduga mengalami kebocoran di masa sebelumnya hingga 80 persen, akan terindentifikasi dan tergali secara maksimal sebelum masa jabatan Sutiaji-Edy berakhir 2023.

“Parkir ini harus kita targetkan selesai di akhir masa jabatan kami tahun 2023. Pemkot Malang akan melakukan survei potensi pendapatan retribusi parkir, menyiapkan sewa lahan untuk mengatasi permasalahan parkir secara vertikal, dan berbagai upaya lainnya,” terang pria nomor satu di Kota Malang ini.

Sementara itu, potensi pendapatan dari sewa lahan milik Pemkot akan mengalami lonjakan secara signifikan hingga berkali-kali lipat.

“Sewa lahan milik Pemkot kita harapkan mampu mendongkrak PAD hingga berkali-kali lipat. Contohnya sewa tanah 10 tahun dulu Rp10 juta, setelah kita appraisal bisa mencapai Rp 1 milyar lebih. Mencontoh Surabaya, pendapatan sewa lahannya tinggi. Kita akan mengupayakan itu,” terang politisi Demokrat ini.

Selain itu, masih ada potensi lain dalam peningkatan PAD. Seperti pencapaian target PDAM Rp 99 milyar, pengelolaan lahan Ex Ramayana untuk Mall UMKM, dan lainnya. Sehingga pagu 2020 dalam mewujudkan Universal Head Coverage (UHC) seluruh warga Kota Malang agar bisa tercover BPJS dapat tercapai, serta beragam program lainnya.

“Tentunya, Pemkot tidak bisa sendiri. Harus menggandeng legislatif. Dan kami mengapresiasi kehadiran anggota dewan hingga 80 persen lebih dalam tiap Paripurna. Ini menjadi catatan dan starting point bekerjasama yang baik. Semoga bisa ditiru legislator berikutnya,” tandas Sutiaji. (adn/gie)