Selaraskan Program RKPD Kabupaten, BPKAD Jombang Gelar Forum Renstra dan FMP

Memontum Jombang – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang menggelar Forum Rencana Strategis (Renstra) serta Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk wujudkan keselarasan program kegiatan dan layanan berkualitas di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Jombang, Kamis (20/03/2025) tadi. Gelaran yang dipimpin Kepala BPKAD Kabupaten Jombang, Muhammad Nashrulloh, turut dihadiri pejabat struktural di BPKAD, OPD terkait, akademisi, tokoh masyarakat hingga penerima layanan.

Kepala BPKAD Kabupaten Jombang, Muhammad Nashrulloh, mengatakan bahwa Forum Renstra merupakan rencana lima tahun ke depan, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi. Terutama, yakni menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.

Renstra sendiri, lanjutnya, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kerja. “Forum Renstra merupakan forum penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan pemerintah daerah, memastikan Rencana Strategis (Renstra) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terarah dan selaras dengan target kinerja serta melibatkan berbagai pihak terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah, dengan usulan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Serta, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas serta fungsi, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.

Baca juga :

“Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 harus mengakomodasi dinamika kebutuhan daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Forum ini, menjadi ruang diskusi bagi kita semua untuk menyusun perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak luas,” tambahnya.

Serangkaian pelaksanaan yang dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik (FKP), itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas layanan dan menjaring masukan dari masyarakat guna penyempurnaan layanan di BPKAD Kabupaten Jombang. Forum Konsultasi Publik (FKP) itu, merupakan tools untuk mendengarkan keinginan publik.

“Pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat ini, diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik,” ungkapnya

Forum ini, menghasilkan Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan yang hadir sebagai bentuk komitmen dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel. “Terselenggaranya forum ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Sehingga, kebijakan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Jombang, itu dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaran layanan publik di BPKAD” ujarnya. (azl/sit)