Soekarwo, Hukum Harusnya Tak Ganggu Proses Demokrasi

Memontum Surabaya – Gubernur Jatim Soekarwo berpesan jika hukum seharusnya mampu memfasilitasi pembangunan. Karena menurutnya, fasilitas tersebut penting, oleh sebab itu hukum merupakan lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial dan salah satu instrumen utama untuk mencapai ketertiban sosial

Pakde Karwo menganalogikan, hukum ibarat rel yang akan membawa pada tujuan akhir pembangunan kesejahteraan. Hal tersebut seiring dengan pengertian pakar hukum Roscoe Pound yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai social control dan social engineering, yang keduanya bermuara pada kesejahteraan.

“Dalam pembangunan hukum harus memberikan akses dan fasilitas, sehingga hukum tidak menghambat dalam proses demokrasi,” terang Pakde Karwo ketika menghadiri acara “International Conference on Law and Politics” di Gedung DPRD Prov. Jatim, Surabaya, Sabtu (22/12).

“Hukum adalah relnya, sedangkan politik merupakan lokomotifnya sehingga politik jangan sampai keluar dari rel atau hukum yang ada,” tambahnya.

Oleh karen itu, lanjut Soekarwo, praktek penerapan hukum harus bisa menentukan kemana arah demokrasi itu berada.

Gubernur dua periode ini berpesan, dalam menghadapi era globalisasi hukum harus bisa menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat sehingga bisa merubah nilai-nilai sosial yang ada.

Laman: 1 2