Soekarwo, Hukum Harusnya Tak Ganggu Proses Demokrasi

Selain itu, hukum dalam masyarakat modern memiliki ciri mampu menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai serta menciptkan perilaku baru yang menunjang pencapain tujuan pembangunan. “Pola hukum yang diterapkan yakni sistem hukum responsif, sehingga hukum bisa menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat,” ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo berharap, aturan hukum sebagai rel pada pelasaksanaan politik. harus bisa diterapkan dengan ketat. Disamping itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pembentukan hukum, karena masyarakat merupakan subyek bukan obyek. Pelibatan masyarakat atau partisipatoris ini mulai dari pembuatan peraturan terkecil di tingkat desa hingga konstituen yang lebih tinggi.

“Dalam mewujudkannya diperlukan kepemimpinan yang kuat baik dalam hal kecerdasan intelektual maupun spiritual. Selain itu, juga dengan memperbanyak konsep partisipatoris,” pungkas Pakde Karwo.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim Freddy Poernomo, MH mengatakan, kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena pada April 2019 nanti Indonesia akan menyelenggarakan pemilu. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi terbesar di dunia maka proses pelaksanaan pemilu tahun depan akan menjadi perhatian dunia.

Freddy berharap, forum ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi perkembangan serta kemajuan bidang hukum dan politik yang beretika di Jatim pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. “Lewat kegiatan ini, kita berharap bisa memberikan jawaban atas adanya revolusi industri bagi profesi hukum dan politik. Khususnya persiapan dalam menghadapi pemilu serentak,” terangnya. (Sur/yan)

Laman: 1 2