Wabup Madiun Terima Penghargaan Capaian 100 Persen Transformasi dari Mendes PDTT

Memontum Madiun – Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto, mewakili Bupati Madiun, menerima penghargaan atas capaian 100 persen ‘Transformasi Pengelola Desa Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD menjadi Bumdes’ bersama IKD dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Kamis (02/02/2023) malam. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, kepada Bupati Madiun yang diwakili oleh Wakil Bupati, dalam puncak acara Pesta Rakyat dalam rangka Hari BUMDesa yang diselenggarakan di Halaman Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan (Ex-Arena MTQ) Desa Teluk, Gunung Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Mas Hari-sapaan akrab Wakil Bupati Madiun, menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Menteri Halim Iskandar. Apresiasi ini, didedikasikan bagi seluruh BUMDes di Kabupaten Madiun. Terlebih, penghargaaan itu diberikan hanya kepada enam kepala daerah dari Provinsi Jawa Timur.

“Tentunya, hal ini menjadi pemecut semangat tersendiri bagi kami, untuk terus berkinerja terbaik dalam rangka meningkatkan ekonomi desa melalui BUMDesa,” terang Wakil Bupati Madiun.

Baca juga:

• Pj Wali Kota Malang Tekankan Kewaspadaan Dini Jaga Kondusifitas Pilkada 2024
• Peduli Wilayah Kekeringan, Bunda Indah Distribusikan Tangki Air Bersih untuk Masyarakat
• Ketua DPRD Trenggalek Definitif Periode 2024-2029 Resmi Ditetapkan
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang

Dalam kesempatan itu, Menteri Halim menyampaikan bahwa demi menjaga desa sebagai entitas ekonomi yang paling tahan terhadap krisis, memutus ketergantungan warga desa terhadap rentenir desa, menjamin keberlangsungan usaha mikro warga desa, kini BUMDesma telah menjadi penjaga berjalannya dana bergulir masyarakat melalui transformasi UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan. “Sampai 2 Februari 2023, sebanyak 763 telah berbadan hukum BUMDesma LKD dan 169 sedang proses pendaftaran badan hukum BUMDesma LKD,” jelas Gus Halim-sapaan lekat Menteri Desa PDTT. Hingga kini, tambahnya, sebesar lebih dari Rp 115 miliar, dana desa telah disertakan sebagai modal tambahan untuk BUMDesma LKD. “Saat ini, 1.321 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah di-review inspektorat daerah dan 972 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD), semuanya segera bertranformasi menjadi BUMDesma LKD,” paparnya. (kom/sit)