Wakil Rakyat Berharap, BP2D Kota Malang jadi Pilot Project Pelayanan Perpajakan Daerah Terbaik Nasional

Pihaknya mengaku akan mengoptimalkan hak inisiatif dewan demi mewujudkan hal tersebut, diantaranya menunjang melalui Peraturan Daerah terkait hingga pelaksanaan teknisnya.

Saran ini pun mendapat perhatian serius dari Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT. Menurutnya, usulan tersebut memang relevan dan harus segera ditindaklanjuti.

Apalagi, kehadiran UPT di lima kecamatan menghadirkan berbagai keuntungan dalam upaya optimalisasi pelayanan prima dan pemungutan pajak daerah. Diantaranya kemudahan dalam menjangkau Wajib Pajak (WP), mendata objek pajak baru serta potensi memperpendek rentang kendali pelayanan pajak daerah.

Sejak ada UPT di lima kecamatan, warga yang ingin mengurus administrasi pajak daerah memang tak perlu jauh-jauh datang ke Kantor BP2D di Block Office Pemkot Malang.

“Jadi masyarakat jangan sungkan-sungkan datang ke UPT kami yang ada di kantor kecamatan wilayah masing-masing. Karena sebagian peran kantor pusat terkait perpajakan daerah sudah dijalankan di sana,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Ade menambahkan, untuk menjalankan dan memaksimalkan potensi tiap UPT dibutuhkan pula jumlah personil yang memadai. Personil inilah yang nantinya berperan sebagai ujung tombak pelayanan.

“Jika memungkinkan dapat tambahan personil yang memadai, maka dampaknya potensi pajak daerah bisa terserap maksimal. Hal ini nantinya kembali lagi untuk pembagunan Kota Malang dan kemakmuran masyarakat,” tukas pria yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh Aremania ini.

Laman: 1 2 3