Dinas KP dan DTPHP Lamongan Koordinasi Intens dengan Kementerian, Lobi Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Memontum Lamongan – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berupaya melobi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tambahan. Ketegasan itu diungkapkan Satuwi Heruwidi selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan, Rabu (5/2/2020).

“Saat ini kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan berupaya mendapatkan rekomendasi dan keputusan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Budidaya atau Direktur Kawasan Perikanan Budidaya, agar kebutuhan pupuk untuk lahan budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan bisa mendapat alokasi tambahan pupuk bersubsidi,” ujar Heruwidi kepada awak media.

Ditegaskan Heruwidi, dirinya bersama pemkab Lamongan tak hanya berkomunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, melainkan pihaknya juga melakukan lobi ke Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait lainnya.

“Semua kami lakukan agar segera pihak terkait dapat mewujudkan permintaan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani dan pembudidaya ikan khususnya di Kabupaten Lamongan,” harapnya.

Dikatakan Heruwidi, menurut data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan, alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lamongan di tahun 2020 ini hanya mendapatkan jatah 34 ribu ton. Padahal pada tahun lalu sebanyak 100 ribu ton, meskipun yang dicukupi pemerintah, hanya sekitar 67 sampai 70 persen saja.

Apalagi dengan mengacu pada Permentan Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan HET, alokasi sebanyak 34 ribu ton untuk tahun 2020 ini, hanya diperuntukkan petani tanaman pangan. Sedangkan petani tambak di Kabupaten Lamongan dipastikan tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.

Praktis pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lamongan ini membuat petani tambak di Kabupaten Lamongan kelimpungan mendapatkan pupuk di masa awal tebar benih.

“Jika tidak maka dikhawatirkan terjadi penurunan produksi ikan dan mempengaruhi capaian kinerja perikanan di tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat,” tutur Heruwidi menandaskan.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Lamongan, H Fadeli SH MM, pihaknya sebenarnya telah mengirimkan surat ke Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPRD RI untuk kembali mempertimbangkan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi yang dilakukan secara drastis.

“Bupati Lamongan sudah jauh-jauh hari berkirim surat untuk menunda pelaksanaan kebijakan pengurangan pupuk bersubsidi,” kata Arif Bachtiar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Pemkab Lamongan. Dikatakan Arif, Bupati Fadeli juga sudah meminta agar pelaksanaan pengurangan pupuk bersubsidi dilakukan secara bertahap.

“Hingga saat ini, Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atas perintah Bupati Fadeli terus melakukan komunikasi dan koordinasi di kementerian masing-masing untuk memperjuangkan alokasi pupuk bersubsidi,” pungkasnya. (aju/zen/yan)