Anggota Komisi IV DPRD Situbondo Pertanyakan Urgensi Pengajuan Utang Pemkab Sebesar Rp 250 Milyar

Memontum Situbondo – Pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemkab Situbondo ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan angka sebesar Rp 250 milyar, menuai sorotan Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo. Maklum, dalam pengajuan utang tersebut, DPRD Situbondo hanya diberi surat pemberitahuan oleh Bupati Situbondo.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Tolak Atin, mengatakan bahwa memang benar kalau pengajuan tentang pemanfaatan dana PEN ini, persyaratannya eksekutif hanya melakukan pemberitahuan ke legislatif. Hanya saja, terhadap pengelolaan keuangan daerah ini, nantinya tentu harus ada persetujuan dari DPRD Situbondo.

Baca Juga:

• Ribuan Pencinta Shalawat Penuhi Gelaran Pesona di Alun-alun Situbondo
• Fasilitasi WBP Salurkan Hak Pilih, Rutan Situbondo Lakukan Perekaman E KTP
• Diusung 7 Parpol, Paslon Rio-Ulfi dari Koalisi Kebersamaan Daftarkan Diri ke KPU Situbondo

Ketika berbicara persetujuan, tambahnya, ini harus dimulai dari awal. Perencanaannya seperti apa, mekanisme pengembaliannya seperti apa, pemanfaatannya untuk apa, harus jelas dan transparan. “Ini semuanya harus jelas dan transparan, karena yang mau digunakan adalah uang rakyat dan bunganya bukan sedikit. Bunga pinjaman itu yakni Rp 75 milyar, dalam lima tahun,” ungkap H Tolak Atin, Selasa (03/08) tadi.

Lebih lanjut H tolak Atin mengatakan, sampai saat ini Bupati Situbondo belum ada pemberitahuan secara konkrit kepada DPRD. Tetapi, hanya memberikan surat pemberitahuan secara tertulis tentang pengajuan pinjaman dana PEN kepada SMI. Namun, dari pemberitahuan surat tersebut, tidak tercantum pemanfaatan dan perencanaan secara detail kepada DPRD.

“Rupanya, DPRD periode sekarang ini oleh Bupati hanya dijadikan stempel atau dijadikan tambal butuh. Kalau butuh digunakan, kalau tidak butuh ditaruh di selorokan. Kalau seperti ini caranya, sudah jelas-jelas DPRD yang sekarang tidak dihargai lagi oleh eksekutif,” ungkapnya.

Menurutnya, sebelum mengajukan pinjaman dana PEN, harusnya dikaji, dibahas dan ada koordinasi yang jelas terlebih dahulu untuk apa saja kegunaannya. Apalagi, dana PEN yang diajukan oleh Pemkab Situbondo tersebut cukup besar yakni Rp 250 milyar. Sehingga, khawatirnya akan membebani masyarakat terlalu berat.

“Kalau memang tidak dibutuhkan, buat apa mengajukan dana PEN. Apalagi, beban bunganya ini dalam lima tahun mencapai sebesar Rp 75 milyar. Kalau dibagi lima, maka APBD kita akan terbebani tiap tahunnya sebesar Rp 15 milyar. Ini cukup berat sekali beban terhadap masyarakat. Padahal, untuk menaikkan Rp 1 milyar, untuk guru ngaji susahnya luar biasa,” ungkap H tolak Atin.

Tetapi untuk pembiayaan bunga pinjaman sebesar Rp 15 milyar dalam satu tahun, sepertinya bupati ini tidak punya beban dan tidak ada masalah. Padahal, dana pinjaman tersebut bebannya kepada masyarakat.

“Kalau misalnya dana PEN ini untuk menutupi defisit, APBD kita tak pernah defisit. Malah Silfa terus dan pengelolaan keuangan APBD kita ini di tahun 2020, Silfa sebesar Rp 211 milyar. Artinya, kalau ini dimanfaatkan untuk penanganan prioritas, sebenarnya bagus. Apalagi, piutang kita masih banyak untuk pemanfaatan aset saja dari pihak luar sampai sekarang banyak yang terbengkalai dan belum tertagih,” terang H Tolak Atin.

Oleh karena itu, lanjut H Tolak Atin, dirinya berharap kepada pihak eksekutif untuk lebih transparan. Jangan sampai, DPRD ini hanya dijadikan stempel dan hanya diambil butuhnya saja. Dirinya telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit casflow sudah tak mumpuni. Artinya, sudah mangab-mangab untuk menangani Covid-19 di Situbondo.

“Nah, kalau masalah ini misalnya bisa di support dengan dana PEN, sebenarnya kan bisa. Tetapi pihak eksekutif, sampai sekarang ini tidak ada koordinasi sama sekali. Artinya, rumah sakit ini tidak kebagian dari dana PEN tersebut,” paparnya.

Kalau misalnya, ujar anggota Komisi IV ini, jika dana PEN ini untuk mendongkrak ekonomi melalui infrastruktur, lalu dimana dampak terhadap ekonominya dan seperti apa presentasinya. Kalau dana PEN ini sudah tahu akan membebani APBD tiap tahunnya sebesar Rp 15 milyar, kenapa bupati tidak menunggu PAK saja. Ini jalan pintas yang tidak relevan sebenarnya dan tujuan akhirnya tidak pernah dipikirkan. “Maka, atas nama pribadi saya dari Fraksi PKB, berharap bagaimana pinjaman dana PEN itu bisa dikaji ulang atau di evaluasi bersama sama dengan DPRD. Urgensinya dimana, pemanfaatannya untuk apa, kalau misalnya dana ini tidak dibutuhkan tidak terlalu darurat untuk apa mengajukan pinjaman PEN,” paparnya. (cw1/ed2)