Dana Silpa APBD Untuk Penguatan Program IT

Memontum Kota Malang — Anggota DPRD Kota Malang menilai Pemkot Malang kurang serius dan kurang perencanaan dalam menyusun program pembangunan. Dampaknya penyerapan APBD Kota Malang tahun 2017 tidak maksimal. Lantas menyisahkan anggaran atau silpa sebesar Rp 400 an miliar.

Juru bicara Fraksi PPP-Nasdem Asyia Iriani menyatakan, hingga akhir tahun 2017 penyerapan APBD Kota Malang hanya 84%. Banyak program pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan oleh Pemkot Malang.

Iriani mencontohkan penyerapan APBD Kota Malang pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang. Pada dua unit kerja itu penyerapan anggarannya hanya 82.94%.

“Supaya tahun depan Silpa APBD Kota Malang tidak tinggi lagi. Perencanannya harus matang. Supaya kegiatannya dikerjakan tepat waktu,” sebut dia. Menanggapi penilaian anggota DPRD Kota Malang, Sekda Kota Malang Wasto menegaskan, penyebab utama Silpa APBD Kota Malang tinggi karena pelaksanaan lelang pekerjaan dan barang melebihi waktu yang ditargetkan.

Penyebab kedua karena ada efisiensi anggaran. Berikutnya karena gagalnya pembangunan Islamic Center. Selain itu karena faktor teknis lainnya. “Nanti sebagian anggarannya untuk membiyai program pengadaan softwhere dan hard where disetiap organisasi perangkat daerah (OPD). Serta untuk membeli alat perekaman e KTP yang rusak,” tegasnya.

Kata Wasto, seluruh OPD di Pemkot Malang wajib menerapkan dan menggunakan tekhnologi informasi dalam melaksanakan tugas pokok kesehariannya. “Mulai tahap perencanaan, pengerjaan dan evaluasi, surat dinas, pelayanan kependudukan dan perizinan harus memanfaatkan tekhnologi informasi,” tambahnya.

Selain itu Wasto mewajibkan kepada seluruh Kepala OPD agar mempresentasikan rencana kerjanya dengan memanfaatkan silpa APBD Kota Malang tahun 2017. “Kita akan cermati setiap usulan dari Kepala OPD. Mana saja sekiranya bisa segera dikerjakan sebelum akhir tahun 2018,” pungkas Wasto. (man/yan)