Soekarwo Minta Pemangku Kebijakan Prioritaskan Penanggulangan Bencana di Jatim

Memontum Surabaya – Guna mengurangi risiko penanggulangan daerah rawan bencana, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengintruksikan seluruh pemangku kebijakan untuk mengalokasikan anggaran program prioritas khusus terhadap pembangunan pasca bencana.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo,–sapaan akrabnya–, ketika menjawab pembacaan Summary Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jatim, Senin (22/10/2018).

Gubernur dua periode ini menjelaskan, ada banyak bentuk program prioritas penanggulangan bencana. Di antaranya pengembangan desa dan kelurahan tangguh bencana, pembentukan sekolah aman bencana di daerah rawan bencana serta pemasangan alat peringatan dini longsor, banjir, tsunami hingga gunung berapi.

“Pemangku kebijakan bersama pemerintah kabupaten atau kota menyusun rencana kontijensi dengan pendekatan spasial melalui pemetaan wilayah sesuai dengan ancaman bencana,” jelasnya

Pakde Karwo mengatakan jika pihaknya sudah memberikan contoh guna membantu korban bencana gempa di Kabupaten Sumenep. Bersama Pemkab Sumenep, Pemprov Jatim memberikan bantuan berupa perbaikan rumah dan masjid yang mengalami kerusakan baik yang ringan, sedang dan berat.

“Perbaikan tersebut bekerjasama dengan Kodam V/Brawijaya. Melihat hal demikian, perlu bagi pemkab untuk membuat program prioritas penanggulangan bencana. Total anggaran yang sudah Pemprov berikan ke Kodam V Brawijaya sebesar 20 Miliar,” ungkapnya, usai dikonfirmasi usai rapat paripurna.

Selain memprioritaskan progam peduli bencana, pemprov juga meningkatkan kesejahteraan guru SMA/SMK. Pada Raperda Provinsi Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2019, telah dialokasikan bantuan kesejahteraan kepada 21.574 personil guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.

Bantuan tersebut diserahkan setiap bulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 228, 471 miliar. “Diharapkan dengan alokasi anggaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan pegawai tidak tetap,” tambahnya.

Lebih lanjut Soekarwo membeberkan jika pihak Pemprov Jatim mempunyai urusan wajib yang harus dselesaikan. Yaitu masalah pendidikan dan kesehatan, karena menurutnya pendidikan itu bagian dari vokasi yang harus di tingkatkan dari kuantitas hingga kualitas vokasinya.

“Kemarin saya beberkan di semua dekan fakultas vokasi seluruh Indonesia. Itu sudah tidak ada pilihan, karena Jawa Timur sangat mendesak terkait vokasi itu. Terutama dibonus demografi kita ditahun depan. Vokasi kita bukan hanya di kelas saja tapi juga ada tambahan yang dual track SMA minimal sehari terhadap vokasi,” bebernya. (sur/ano/yan)