Soekarwo Pastikan Tak Akan Terapkan SGG di Jatim, Ganggu Pendapatan Ojol

Memontum Surabaya—Rencana penerapan upaya Sistem Ganjil Genap (SGG) di Kota Surabaya yang diutarakan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihatono, kian memantik kontroversi. Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo pun turut angkat bicara terkait hal tersebut.

Gubernur yang lekat disapa Pakde Karwo ini memastikan, jika Jatim tidak akan mengambil kebijakan penerapan SGG. Menurutnya pertemuan Forum Group Disscussion (FGD) itu rangka memberi masukkan mengatasi kemacetan di wilayah masing-masing.

“FGD itu hanya pengayaan alternatif solusi, bukan jadi policy (kebijakan) saya. Ini sumbang pemikiran, bukan pemikiran sumbang,” katanya usai apel pagi di Kantor Gubernur Jatim, Selasa 4 Desember 2018.

Menurut dia, masyarakat di Jatim tidak usah terlalu mengkhawatirkan dengan wacana itu. Karena konsep ganjil genap tidak akan diterapkan di Jatim. “Gak ada konsep ganjil genap di Jatim,” tegasnya.

Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur, Daniel Lukas Rorong menuturkan pihaknya menolak karena pemberlakuan SGG. Menurutnya, pemerapan itu bukan solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan di Jawa Timur.

“Buat kami sistem ini akan merugikan driver online karena tidak bisa leluasa narik dan tidak bisa leluasa order,” katanya dikonfirmasi Selasa (4/12).

Daniel juga mengingatkan sistem ini juga berpeluang memunculkan kecurangan oleh driver online dengan memasang nopol palsu, demi bisa tetap mendapatkan order. Langkah ini ia prediksi bakal dipakai jika sistem ganjil genap tetap diterapkan, terutama di Surabaya. “Karena sistem ganjil genap akan mengurangi produktivitas kami sehingga terpaksa ambil langkah curang,” ujarnya.

Dengan demikian, ia berharap agar ada solusi lain yang bisa diambil untuk mengurangi kemacetan. Misalkan memperketat aturan kepemilikan kendaraan baru seperti memiliki garasi sendiri dan pajak tinggi bagi pemilik kendaraan lebih dari dua unit.

Alternatif lain pengaturan jam masuk dan pulang siswa. Daniel juga mengusulkan pengaturan jam masuk dan pulang bagi PNS atau karyawan swasta.

Lebih lanjut, ia berharap rencana itu dikaji ulang. Daniel meminta agar ada public hearing (rapat dengar pendapat, red) lebih dahulu perihal rencana penerapan ganjil genap ini. Menurutnya wacana ini menggelisahkan driver online.

“Kami akan turun ke jalan, bahkan akan menggugat ke Mahkamah Agung (MA) kalau benar-benar diterapkan,” pungkasnya.

Sedangkan kalau menurutnya kurang pas, karena di Surabaya tidak semacet Jakarta. Ia juga sepakat jika penerapan itu akan mengurangi pendapatan ojek online (ojol)

Namun, pria yang sudah bekerja selama 3 tahun sebagai ojol ini mematuhi, jika penerapan itu benar-benar dilakukan. Karena menurutnya, sebagai warga negara yang baik, harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Ya kalau saya pribadi kurang mengena kalau diterapkan di Surabaya. Karena disini gak seheboh Jakarta. Kalau peraturan itu benar-benar mau diterapkan, saya sih patuh saja,” katanya.

Sebelumnya, Dishub Jatim menggelar Forum Discussion Group (FGD) terkait penerapan sistem ganjil genap. Sistem ini memang belum akan ditawarkan dalam waktu dekat karena masih butuh kajian lebih dalam lagi.

Lalu, BPTJ menyarankan Kota Surabaya Jatim, untuk segera menerapkan kebijakan aturan ganjil genap agar tak terlambat mengatasi kemacetan.

“Kita ketahui bahwa di Jabodetabek kita relatif terlambat (dalam mengatasi kemacetan, red). Oleh karena itu saya mengimbau ingin membantu Kota Surabaya, kami siap membantu Pak Kadishub untuk menata transportasi di Surabaya,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, di Surabaya, Senin (3/12).

Ia mengklaim penerapan kebijakan ganjil genap di Jabodetabek cukup efektif. Misalnya saja saat Asian Games berlangsung, pihaknya hanya perlu 30 menit untuk mengantar atlet dari satu tempat ke tempat lain. (sur/ano/yan)