Soekarwo: Pentingnya Melokalisir Isu Politik di Tingkat Kecamatan dan Desa

Memontum Surabaya – Memasuki tahun politik, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengingat kepada pengurus desa terkait isu-isu politik harus berhenti ditingkat kecamatan saja. Hal itu dikarenakan untuk melokalisir penyebarluasan polemik yang berkelanjutan.

“Saya usul masalah yang ada di desa berhenti di kecamatan, jangan dinaikkan ke kabupaten atau provinsi. Agar isu politik tidak menjadi besar, serta bisa melokalisir kasus-kasus yang ada agar tidak menjadi besar,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2019, di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (4/2/2019).

Tak hanya itu, gubernur yang lekat disapa Pakde Karwo ini mengatakan hubungan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan ketertiban harus berkorelasi dengan positif dan saling mempengaruhi. Korelasi aspek-aspek tersebut sangat penting untuk membuat situasi di Jatim tetap kondusif.

Lebih lanjut ia menyampaikan, angka partisipasi pemilih Jatim dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2014 lalu sebanyak 74,76 persen dan pilpres 2014 sebanyak 72,4 persen. Sedangkan dalam pilgub tahun 2018 lalu, angka partisipasi pemilih di Jatim turun jadi 66,92 persen.

Melihat fakta tersebut, Pakde Karwo pun mengajak kepada seluruh masyarakat Jatim untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pileg dan Pilpres ini. Politisi Partai Demokrat ini menargetkan 80 persen pemilih di Jatim mempunyai keinginan untuk membubuhkan pilihannya.

“Dan semoga yang terpilih betul-betul mewakili masyarakat yang memilih,” harap Pakde Karwo.

Selain itu, Pakde Karwo juga menegaskan jika forum seperti ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Forkopimda menjadi basis untuk menyukseskan jalannya Pemilu. Sehingga bila bupati/wali kota berhalangan hadir dalam forum ini, maka tugas wakil bupati/wakil wali kota untuk mewakili, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laman: 1 2