APDESI Lamongan Luruk DPRD, Sampaikan Delapan Tuntutan Peningkatan Kesejahteraan

Memontum Lamongan – Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lamongan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk menuntut peningkatan kesejahteraan seluruh Kades se Kabupaten Lamongan.

Ketua Apdesi Lamongan, Zainul Mukid mengatakan, kedatangan mereka untuk audensi dengan Komisi A dan B DPRD Lamongan menuntut agar kesejahteraan para perangkat desa lebih ditingkatkan lagi.

“Salah satu tuntutan kita adalah kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) di Lamongan ditingkatkan menjadi 15 hingga 17 persen sehingga otomatis kesejahteraan perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, RT, RW, BPD dan LPM secara otomatis akan ikut terangkat,” terang Zainul Mukid yang menjabat sebagai Kepala Desa Wudi, Kecamatan Sambeng.

“Kedatangan kami kesini juga untuk menyampaikan 8 tuntutan ke DPRD, sebelumnya tuntutan serupa juga sudah kami sampaikan langsung ke bapak bupati Fadeli. Akan tetapi sampai saat ini tak kunjung terealisasi,” beber ketua APDESI Kabupaten Lamongan, Zainul Mukid kepada awak media, Senin (9/12/2019).

Tak hanya itu, Zainul biasa ia disapa membeberkan, sebanyak delapan tuntutan itu diantaranya peningkatan Siltap (Penghasilan Tetap), Tunjangan lainnya bukan dari BHP, Sekdes PNS harus ditarik ke Pemda, Ketepatan penyaluran anggaran baik DD maupun ADD.

Selain itu, kata Zainul, dirinya mempertanyakan peran Sekretaris Desa (Sekdes) PNS. Selama ini, lanjut Zainul, posisi sekdes PNS belum ada kejelasan. Mereka absennya ke kantor kecamatan, setelah itu mereka kembali ke desa untuk melaksanakan tugas rutinitas Desa.

“Gaji ditanggung oleh pemerintah karena PNS. Akan tetapi tunjangan dan lain sebagainya menjadi beban desa, kalau tugasnya dipakai seperti itu berarti kan menjadi tidak efektif,” imbuhnya.

“Kami juga mengajukan tuntutan peremajaan atau pengadaan baru kendaraan operasional Kepala Desa, Asuransi jiwa, menolak pengadaan Mobil Sehat yg bersumber dari Dana Desa dan Peningkatan Insentif BPD,” Kata Zainul Mukid menegaskan.

Ketua Papdesi berjanji akan terus menyuarakan tuntutan mereka agar desa lebih sejahtera.

“Kami juga mempertanyakan uang asuransi bagi kepala desa setelah purna tugas, asuransi kita sudah berhenti mulai Mei Juni Juli sampai hari ini asuransi belum cair, padahal asuransi akhir periode adalah hak kita,” Tandasnya.

Bahkan hingga kini, puluhan kades dari berbagai desa di Lamongan masih menggelar audensi dengan Komisi A dan Komisi B DPRD Lamongan.

Sementara itu dalam penjelasanya, Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur mengungkapkan dirinya berjanji akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan Kades tersebut, diantaranya akan memfasilitasi dan memediasi berupa pertemuan antara Kades dan pemkab Lamongan untuk mencari penyelesaian dan solusi terbaik.

“Saya dan teman-teman anggota DPRD lainya sudah mendengarkan semua tuntutan semua kepala desa (Kades), Insyaallah minggu depan kami undang perwakilan para kades dan pihak terkait yakni Pemkab Lamongan untuk mencari penyelesaian dan solusi yang terbaik, dengan harapan apa yang menjadi tuntutan Kades tersebut bisa terealisasikan dengan baik,” Kata H. Ghofur sapaan akrabnya menegaskan. (tyo/zen/yan)