Bupati Malang sebut Pendidikan, Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi jadi Bidikan Perubahan APDB

Memontum Malang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama DPRD Kabupaten Malang telah resmi menandatangani nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta PPAS Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, Rabu (25/08) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Bupati Malang, HM Sanusi, menyatakan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Malang 2021. 

Baca Juga:

• Zero Monkeypox, Dinkes Kabupaten Minta Masyarakat Tetap Waspada
• Antisipasi Monkeypox, Dinkes Kabupaten Malang Ingatkan Hidup Sehat
• Berangkatkan Jalan Sehat, Bupati Malang Ingatkan Kekompakan Warga Desa Tegalgondo

“Sesuai Undang-Undang yang ada. Nantinya kita akan memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang,” kata Bupati.

Sanusi menyampaikan bahwa sektor pendidikan akan menjadi prioritas dalam rangka memulihkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. “Untuk pendidikan nantinya kalau sudah boleh tatap muka nanti akan kita genjot. Sementara ini masih daring,” imbuhnya.

Sedangkan sektor kesehatan akan diprioritaskan untuk memperkuat dan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu sektor ekonomi diprioritaskan demi pemulihan perekonomian di Kabupaten Malang. “Pemulihan ekonomi kali ini kita akan mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya. Bupati juga akan memberikan stimulus kepada pelaku UMKM di Kabupaten Malang dengan bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Tak lupa nantinya kita akan memberikan stimulus kepada pelaku UMKM melalui KUR. Terkait teknisnya nanti akan di tangani oleh dinas terkait,” jelasnya. (cw1/ed2)