Dewan Nilai Lemah, Pengawasan Proyek Infrastruktur di Trenggalek

”Ini jadi perhatian kita bersama terkait pelaksanaan proyek infrastruktur. Di satu sisi anggarannya sangat besar, dan di satu sisi pekerjaaanya terkadang asal-asalan. Masyarakat juga kita harapkan bisa mengawasi pekerjaan itu,” imbuhnya.

Menurutnya, setiap melaksanakan sebuah proyek, Pemkab mengontrak konsultan yang ditugaskan mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan. Hanya saja, ungkapnya, dari temuan pada saat pihaknya memantau banyak ditemukan minimnya kinerja konsultan pengawas.

“Kita ini lho masih selalu menemukan kasus yang sama,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan, jangan sampai konsultan mengawasi empat hingga lima pengerjaan proyek. Akibatnya, pengawasan jadi terbatas, sehingga akan memunculkan pengawasan yang tidak optimal. Risikonya, kualitas pekerjaan bisa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

“Cobalah skemanya ditata ulang, agar benar-benar efisien,” tandasnya

Lanjutnya, permasalahan itu muncul, dirinya meminta agar Pemkab melakukan pengawasan pekerjaan terintegrasi. Artinya, bagaimana Satuan Organsiasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan konsultan pengawas termasuk kalangan di DPRD bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan proyek.

“Ayo kita duduk satu meja, terbuka membicarakan hal ini,” lanjutnya.

Selain itu, menurut politisi asal Munjungan ini, pemerintah juga harus jeli memilih konsultan pengawas dan memastikan konsultan pengawas yang dipilih memiliki kemampuan dan ahli di bidangnya. Dengan upaya ini dirinya yakin, pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, dan yang paling penting adalah mutu pekerjaan sesuai dengan target proyek yang diinginkan. “Jika temukan konsultan nakal, yang diputus saja tidak usah dikasih kontrak,” pungkasnya. (mil/yan)

Laman: 1 2