Gubeng Ambles, DPRD Surabaya Cium Aroma Permainan Izin Pembangunan

Memontum Surabaya – Sesaat setelah meninjau lokasi kejadian amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya yang terjadi Selasa (18/12/2018) malam hari, Armuji selaku Ketua DPRD Kota Surabaya menyimpulkan, jika terdapat indikasi permainan dalam soal perizinan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit sehingga berakibat ambles.

“Ini sudah didengar lama untuk pembangunan, pengembangan atau perluasan Rumah Sakit Siloam ini. Tentunya ini ada kaitannya juga dengan perizinan. Kalau kita melihat disambati orang-orang yang berinvestasi di Surabaya dengan bangunan tingkat tinggi tentunya, atau bangunan yang menggunakan basement parkir sampai dua lantai atau satu lantai, ini cukup lama hampir satu tahun lebih, biasanya seperti itu. Lah ini sangat-sangat izinnya itu cukup singkat sekali,” kata Armuji setelah melakukan sidak di lokasi, Rabu (19/12).

Ketua DPRD Surabaya inipun berpendapat bahwa, terdapat keterlibatan anak seorang pejabat Surabaya perihal permainan izin penggarapan bangunan. Sayangnya, Armuji enggan menyebutkan siapa anak pejabat tersebut.

“Tapi yang indikasinya yang jelas, ini ada permainan izin yang diindikasikan dilakukan oleh anak seorang pejabat,” ungkapnya.

Mengenai hal ini, Armuji juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti permasalahan perizinan ini. Sebab, ketika sudah terjadi seperti ini yang dirugikan adalah masyarakat Surabaya.

“Ini yang harus benar-benar diselidiki nih. Ini sudah bukan menjadi suatu isu-isu, tapi ini sudah banyak beredar di pemerintah kota seperti itu. Ini harus diusut tuntas, ini adalah mencelakakan dan merugikan warga Surabaya”, ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihak dari DPRD Kota Surabaya akan memanggil kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas pemerintah kota, termasuk yang mengeluarkan izin untuk dimintai keterangan atas amblesnya Jalan Raya Gubeng.

Sementara itu, Whisnu Sakti Buana Wakil Walikota Surabaya saat dimintai keterangan di RS Siloam mengatakan, jika tidak ada permainan perizinan, seperti yang diungkap oleh Ketua DPRD kota Surabaya. “Sejauh ini tidak ada,” jelasnya. (est/ano/yan)