Komisi D DPRD Surabaya Minta Pemkot Kembalikan Seragam Murid yang Terlanjur Beli

Memontum Surabaya – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah meminta Pemkot Surabaya untuk mengembalikan atau mengganti biaya seragam, yang terlanjur dibeli oleh siswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Siswa kelas 7 yang tahun ini baru mengikuti PTM ada yang terlanjur beli seragam di koperasi sekolah. Biaya pembelian itu kami minta untuk dikembalikan. Karena siswa kelas 7 dari anak MBR ini nanti akan mendapat bantuan seragam dari Pemkot Surabaya,” ujar Khusnul,  Selasa (07/09) tadi.

Baca Juga:

• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• HUT 79 Provinsi Jatim, Pj Gubernur Sematkan 10 Lencana Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya
• Belum Genap Sepekan Beroperasi, Bus Trans Jatim Koridor V Surabaya-Bangkalan Dilempar Batu

Khusnul memaparkan, berdasarkan data, jumlah siswa yang diterima di SMP maupun SD negeri atau swasta dari jalur afimasi atau MBR sebanyak kurang lebih 112,000 siswa. Dari jumlah tersebut, beberapa siswa sudah ada yang terlanjur membeli seragam di sekolah.

“Memakai seragam baru saat masuk sekolah itu memang tidak wajib. Tapi saya ibaratkan seperti saat hari raya, ketika tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Sama seperti sekolah, saat masuk sekolah ke jenjang lebih tinggi, kalau tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Padahal jika tidak beli ya tidak apa-apa,” ungkapnya.

Lanjut Khusnul,  saat ini Pemkot Surabaya sedang melakukan kroscek data siswa MBR ditiap-tiap sekolah. Kroscek ini sangat penting agar anak dari kalangan MBR ini tidak ada yang terlewat.

“Saya meminta dinas terkait untuk serius mengkroscek data tersebut,” ujarnya

Lebih lanjut, Khusnul juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk memberikan seragam yang sudah jadi baju, bukan berupa bahan kain yang harus dijahitkan dulu. Sebab jika hanya diberikan kain, orang tua MBR masih dibingungkan untuk biaya menjahit.

“Selama ini distribusi bantuan seragam masih berupa kain. Sebaiknya pada ajaran sekolah tahun 2022/2023 mendatang, Pemkot mendistribusikannya sudah berbentuk seragam siap pakai,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, ia menambahkan, khusus untuk koperasi yang ada di sekolah, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini meminta agar produk-produk yang dijual adalah produk yang berasal dari UMKM di Surabaya.

“Tujuannya adalah untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya agar bisa lepas dari jerat pandemi Covid-19,” terangnya.

Khusnul juga minta keberadaan koperasi sekolah tetap dipertahankan. Karena koperasi menjadi indikasi pemberdayaan ekonomi itu jalan. “Makanya barang-barang yang ada di koperasi yang menyediakan kebutuhan siswa dan guru diambilkan dari UMKM di Surabaya. Agar UMKM bisa berdaya,” tegasnya. (ade/ed2)