Kota Batu Masih Nunggak Iuran BPJS Rp 7 Milyar

Memontum Kota Batu – Minimnya masyarakat Kota Batu yang belum terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa bagi Kota Pariwisata tersebut. Tidak tanggung-tanggung, akibat dari banyaknya masyarakat yang belum tercover BPJS kesehatan tersebut membuat Kota Batu menanggung tunggakan hingga Rp. 7,7 Milyar.

“Padahal dengan dana bagi hasil pajak rokok ditambah perubahan anggaran keuangan dengan total Rp. 25 Milyar, Kota Batu bisa mencover seluruh masyarakatnya 100 persen,” ungkap Hendri Wahyuni Kepala BPJS Malang Raya. Ia menambahkan tunggakan sebesar itu harus menjadi PR bagi pemkot untuk segera menargetkan masyarakatnya tercover dengan persentasi 97 persen dari total masyarakat Kota Batu, karena saat ini yang tercover hanya 73 persen.

Yuni membeberkan, rincian tunggakan tersebut diantaranya ada 17.401 Peserta mandiri Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak iuran sebesar Rp 7.906.160.395. Sedangkan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) ada 17 dengan tunggakan sekitar Rp 60.022.183.

Total keseluruhan tunggakan yang ada kurang lebih Rp 7.766.182.524 Miliar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang sebelumnya membuat BPJS kesehatan namun dibiarkan menunggak dengan berbagai alasan seperti peserta BPJS yang kurang diperhatikan oleh beberapa pelayanan di rumah sakit ataupun kesusahan mengikuti regulasi yang ada.

“Padahal kalau ditelaah, manfaatnya banyak sekali. Kami juga terus mengevaluasi diri jika memang ada pengaduan dari masyarakat,” imbuh Hendry. Oleh sebab itu ia berharap pemkot Batu bisa segera mendata masyarakat miskin dan tidak mampu agar dana BPJS sebesar Rp. 25 Milyar bisa terserap dengan sempurna.

“Soalnya yang didahulukan memang harus masyarakat miskin dan tidak mampu. Kalau yang mampu diusahakan membayar secara mandiri. Apalagi tunggakan sebesar ini biasanya didominasi oleh masyarakat tidak mampu yang dulu ikut mendaftar sebagai peserta mandiri,” tandas Yuni.(bir/yan)