KPK Nominasi Pemkab Banyuwangi Jadi Nominator Kandidat Kabupaten Anti Korupsi

Memontum Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi dinominasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai salah satu kandidat kabupaten anti korupsi. Bahkan, Tim KPK telah observasi langsung ke Banyuwangi, Jumat (22/03/2024) tadi. Hasil dari penilaian observasi tersebut, nantinya akan diadu dengan 13 kabupaten lain yang masuk dalam nominasi yang sama.

Plh Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK, Jhonson Ridwan Ginting, menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi mencukupi beberapa kriteria untuk menjadi nominasi kabupaten anti korupsi di Indonesia. “Kami melihat dari nilai-nilai dan prestasi yang sudah diraih oleh Kabupaten Banyuwangi,” kata Jhonson.

Ditambahkannya, ada 19 indikator yang masuk dalam enam komponen yang akan dinilai dari tiap kabupaten dan kota nominator. Beberapa indikator itu, antara lain seperti pelestarian kearifan lokal, peningkatan sistem, pengawasan dan lainnya.

Analis Tindak Pidana Korupsi KPK, Andhika Widiarto, menambahkan bahwa secara keseluruhan jumlah nominator daerah anti korupsi terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota yang berasal dari enam provinsi. Selain KPK, pemilihan tersebut juga bakal melibatkan instansi lain terkait seperti Kemenkeu, Kemenpan-RB, Kemendagri, BPKP dan Inspektorat Provinsi.

Baca juga :

“Nantinya akan kami pilih dan tetapkan dua kabupaten dan dua kota anti korupsi di Indonesia,” sambungnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, merespon hal itu menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menjadikan Banyuwangi menjadi salah satu nominasi. Masuknya Banyuwangi sebagai nominator kabupaten anti korupsi, tidak lepas dari kinerja jajaran.

“Mungkin KPK sebenarnya sudah melihat apa saja yang sudah Pemkab Banyuwangi lakukan,” papar Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, dalam proses tanya jawab observasi yang dilakukan KPK, juga berlangsung lancar dan mengalir. (kom/gie)