Paguyuban Angkutan Pelajar Geruduk Kantor DPRD Trenggalek

Memontum Trenggalek – Mengeluh karena kontraknya diputus, paguyuban angkutan pelajar di Kabupaten Trenggalek, geruduk Kantor DPRD Trenggalek. Mereka meminta, agar Pemerintah Daerah bisa memberikan kontribusi di tahun anggaran berikutnya.

“Hari ini kita kedatangan dari paguyuban angkutan pelajar yang mengeluh karena kondisi pandemi Covid-19, yang belum selesai. Melihat yang pertama dari sisi anggaran dan kedua memang kita ada diposisi belum bisa mengaktifkan kembali angkutan pelajar ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Selasa (12/10/2021) sore. 

Baca juga:

• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024
• Pemkab Jember Hentikan Sementara Penyaluran Bansos, Hibah dan Honor Guru Ngaji
• Besok, 32 Ribu Peserta Bakal Ikuti Tes SKD CPNS di Kota Malang

Belum dioperasikannya angkutan pelajar ini, dijelaskan Pranoto, tidak lain karena Trenggalek masih masuk Level 3 Covid-19. Sehingga, pembelajaran tatap muka belum sepenuhnya dilakukan.

“Yang menjadi bahan pertimbangan adalah Pemerintah Daerah belum menganggarkan angkutan pelajar itu. Jadi mereka bisa dikatakan terdampak akibat pandemi Covid-19 ini,” imbuhnya.

Diharapkan di tahun 2022, Pemerintah Daerah bisa menganggarkan bagi paguyuban angkutan pelajar. Dan ini tentu saja bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya bagi paguyuban angkutan pelajar. 

“Karena kita paham ada sebagian dari paguyuban angkutan pelajar ini masih dibiayai Perbankan. Kita juga akan membantu yang ada kaitannya dengan pembiayaan angkutan pelajar itu. Sehingga aspirasi temen-temen tadi akan kita diakomodir untuk menjadi prioritas pemerintah di tahun anggaran berikutnya,” jelas Pranoto.

Politisi Partai PDIP ini juga menegaskan jika dalam hal ini juga dibutuhkan kebijakan dari kepala pembiayaan. Dan hal ini yang akan didorong Komisi II kedepannya.

Pranoto mengungkapkan, jika selama ini Pemerintah Daerah masih memiliki keraguan. Mengingat, sekolah belum dibuka sepenuhnya. 

Sementara itu, perwakilan paguyuban angkutan sekolah Sadar menginginkan agar DPRD mau memfasilitasi paguyubannya. “Kita hanya ingin dewan itu memberikan fasilitas kepada kita. Mengingat sejak bulan Maret lalu sudah tidak beroperasi. Sedangkan kita sendiri masih memiliki tanggungan di Bank. Lalu bagaimana nasib kami ketika diliburkan selama ini,” katanya.

Dirinya menjelaskan, jika sistem kontrak yang dijalani selama ini tidak terlalu detail. Sedangkan untuk sistem penggajiannya hanya diberikan selama hari aktif.

“Nominalnya kalau di Munjungan itu Rp 175 ribu, untuk sekali pulang-pergi per 1 kendaraan. Bahkan mulai Maret itu kontrak kita sudah diputuskan secara resmi oleh Pemerintah Daerah,” tutur Sadar.

Sedikitnya ada 35 angkutan pelajar yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Mau tidak mau, dari bulan Maret diberhentikan, semua pemilik angkutan harus berputar otak untuk tetap menanggung kewajibannya di Bank.

“Karena kita tau dari yang dulu kita pakai mobil kecil, harus menggunakan mobil besar agar pelajar yang dibawa bisa lebih banyak,” paparnya. 

Oleh karen itu, pihaknya sangat berharap kedepannya paguyuban angkutan pelajar bisa menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Sehingga dampak pandemi ini tidak begitu membebani masyarakat khususnya bagi paguyuban angkutan pelajar di Kabupaten Trenggalek. (mil/sit)