PDHI berharap Dokter Hewan Punya Taring di Ranah Internasional

“Dinas terkait itu ya dinas-dinas kesehatan. Seperti ketahanan pangan, perkonomian. Jadi bukan satu instansi,” tandasnya.

Padahal aturan, Surat Izin Praktek (SIP) itu bisa saja dikeluarkan oleh bupati, atau walikota. Dan kepala daerah tersebut melimpahkan ke dinas terkait. Lalu yang menjadi masalah, para kantor dinas tersebut tidak memiliki Perda, Perbup dan Perwalinya.

Maka dari itu, Munawaroh menegaskan, langkah serta tugas pengurus besar PDHI ke depan, harus mendatangi setiap Instansi dan memberi contoh. Karena sepengengetahuannya, beberapa dokter di luar Surabaya sudah mempunyai izin praktek. “Misalnya DKI Jakarta, mereka itu tetap izinnya ke dinas terkait, dan di proses melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan itu saya rasa lebih efisien,” ujarnya mengakhiri.

Sedangkan Dekan FKH UNAIR Prof Pudji Srianto mengapresiasi atas terbentuknya struktural PDHI. Seperti yang diketahui, kebutuhan fasilitas dokter hewan kian banyak. Terhitung hingga saat ini ada 11 Fakultas Kedokteran Hewan yang sudah diresmikan.

“Bagus, karena juga menunjang kinerja para dokter hewan. Apalagi masih banyak dokter hewan yang tidak mempunyai SIP. Semoga dengan adanya PDHI, bisa terselesaikan masalah itu,” ujar Pudji.

Untuk fasilitasi tampil di Internasional, Pudji menilai cukup efisien, karena sudah seharusnya para dokter hewan tersebut membuktikan kualitasnya di ruang mancanegara. “Ya semoga PDHI akan memasarkan mereka dengan baik, supaya ada yang membeli, sehingga ada yang mampu dan bisa tampil dipertemuan tingkat internasional,” tutupnya. (sur/ano/yan)

Laman: 1 2 3